Serang, IDN Times - Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten, Muhammad Busthami mengatakan, sisa kredit macet di Bank Banten saat ini masih Rp247 miliar.
Untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut, lanjut Busthami, Bank Banten kembali menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dalam bantuan hukum dan pendampingan hukum.
"Kita kerja sama dalam konteks penagihan kredit bermasalah," kata Busthami di Kejati Banten, Selasa (17/10/2023).
Busthami menyampaikan, total kredit macet di bank milik Pemerintah Provinsi Banten itu mencapai Rp345 miliar. Sebanyak 101 debitur atau senilai Rp241 miliar sudah diberikan surat kuasa khusus (SKK) ke Kejati Banten untuk penagihan.
Dalam dua tahun terakhir, baru Rp98 milar sudah berhasil ditagih sehingga total sisa kredit macet eks Bank Pundi itu tinggal Rp247 miliar. "Ini meneruskan saja," katanya.
Menurut Busthami, beban warisan kredit macet yang mencapai ratusan miliar rupiah itu sudah muncul sejak bank itu masih bernama Bank Pundi dan Bank Eksekutif.
"Secara persentasi (kredit macet) terbesar di kredit komersial banyak yang macet. Selebihnya adalah kredit konsumer yang ada di cabang Bank Banten di luar Banten," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Kejati Banten Didik Farkhan mengatakan, saat ini pihaknya kembali mendapat kuasa dari Bank Banten untuk menyelesaikan sisa kredit macet di Bank Banten.
"Dua tahun sudah habis, ini perpanjangan atau PKS (perjanjian kerja sama) baru sebagai dasar misalnya ada SKK tindaklanjutnya dari Bank Banten," katanya.
Didik mengungkap, selama menagih, pihaknya menemukan beberapa kendala. Salah satunya, debitur yang tidak koperatif untuk melunasi kewajibannya. "Kadang ada yang alamatnya sudah pindah orangnya dicari susah, tapi kita akan tetap kejar kemana pun," katanya.
Kejati menargetkan masalah kredit macet ini bisa rampung hingga akhir tahun.