Pemprov Banten Akan Tawarkan Saham Bank Banten ke Kabupaten/Kota
Serang, IDN Times – Pj Gubernur Banten Al Muktabar berencana akan menawarkan saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten ke pemerintah kabupaten kota di Provinsi Banten. Hal ini dilakukan Al Muktabar agar pemerintah kabupaten atau kota bersama-sama membesarkan bank milik Pemprov Banten tersebut.
“Kita ingin (pemerintah kabupaten) bagian dari memiliki Bank Banten. Oleh karenanya kita sedang mempersiapkan untuk distribusi saham yang dimiliki kita kepada kabupaten atau kota,” kata Al Muktabar, Rabu (18/10/2023).
1. Pemprov Banten punya 66 persen saham Bank Banten
IDN Times/Khaerul Anwar Al Muktabar mengungkap, saat ini Pemprov Banten sebagai pemegang saham pengendali terakhir Bank memiliki saham dominan di Bank Banten sebesar kurang lebih 66 persen atau lebih dari 51 persen. Selisih saham tersebut bakal dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota.
"Selisihnya akan di distribusikan ke kabupaten/kota, maka kabupaten/kota akan menjadi pemilik Bank Banten,” katanya.
2. Pemprov Banten tengah membuat regulasi mengenai pembagian saham
IDN Times/Khaerul Anwar Mantan Sekda Banten itu berharap, dengan sudah memiliki Bank Banten, maka pemerintah kabupaten/kota tentu menjadi bagian kepemilikan bersama Bank Banten.
Rencana pembagian saham itu akan dilakukan Pemprov setelah peraturan daerah (perda) tentang pembentukan Bank Banten sebagai BUMD Pemprov Banten rampung.
“Sekarang susun perda. Setelah itu, karena kabupaten/kota juga harus ada perda menerima itu. Kita mempersiapkan agar berkenan kabupaten/kota menerimanya. Diharapkan, rasa memiliki juga ada,” katanya.
3. Pemprov Banten masih membahas teknis pembagian saham
IDN Times/Khaerul Anwar Dikonfirmasi terpisah, Pj Sekda Banten Virgojanti membenarkan adanya rencana tersebut. Namun, saat ini Pemprov Banten bersama direksi Bank Banten masih membahas mengenai teknis pembagian saham bank ke kabupaten kota. Apakah teknis pembagian saham diberikan gratis atau diharuskan membeli saham.
"Kita mesti kumpul dulu (dengan kepala daerah) kalau gak mau gimana nanti," katanya.
