Pemprov Banten Bangun Sekolah Rakyat Mulai Juni 2025
- Pemerintah Provinsi Banten menargetkan groundbreaking Sekolah Rakyat dimulai Juni 2025 untuk pemerataan pendidikan berkualitas di daerah terpencil dan pedesaan.
- Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school proyek percontohan pengembangan pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat, sementara Pemprov juga akan mengembangkan Sekolah Garuda sebagai sekolah unggulan.
- Pemprov memprioritaskan lahan milik pemerintah daerah untuk pembangunan, merekrut guru berstatus ASN dan P3K serta memberikan prioritas kepada siswa dari keluarga tidak mampu namun memiliki potensi kecerdasan tinggi.
Serang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pelaksanaan pembanguan atau groundbreaking Sekolah Rakyat dimulai pada Juni 2025. Program pemerintah pusat itu digadang menjadi upaya strategis dalam pemerataan pendidikan berkualitas, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan.
Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengatakan hampir seluruh kabupaten/kota di Banten telah menyatakan kesiapan menyediakan lahan minimal satu hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Cilegon, Pandeglang, Serang, Tangerang sudah siap. Tapi yang paling memungkinkan cepat realisasi itu Pandeglang dan Lebak karena tanahnya sudah tersedia,” kata Dimyati di Untirta Serang, Rabu (23/4/2025).
1. Sekolah Rakyat dirancang seperti boarding school
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah dengan asrama atau boarding school yang menjadi proyek percontohan pengembangan pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Selain Sekolah Rakyat, Pemprov juga akan mengembangkan Sekolah Garuda sebagai sekolah unggulan.
“Kami juga akan menjadikan CMBBS (SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School) sebagai Sekolah Garuda. Di Pandeglang dan Lebak juga akan ada Sekolah Garuda,” katanya.
2. Sekolah itu akan dibangun satu sekolah per daerah
Terkait lokasi pembangunan, Pemprov memprioritaskan lahan milik pemerintah daerah agar proses pembangunan tidak terkendala status kepemilikan. “Kalau lahan milik kabupaten/kota itu lebih cepat. Tapi kalau milik BUMN, hutan lindung, atau masyarakat, harus dihibahkan atau dibebaskan dulu,” katanya.
Dimyati menegaskan bahwa proyek ini akan dimulai minimal satu per kabupaten/kota terlebih dahulu. Jika berjalan lancar, jumlahnya bisa ditambah menjadi dua sekolah dalam satu wilayah.
Dalam hal tenaga pengajar, Pemprov Banten akan merekrut guru-guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diseleksi sebagai guru pelopor dan guru teladan.
“Guru pelopor biasanya mendapatkan income lebih dibandingkan guru-guru biasa, karena adanya di pedesaan. Diharapkan dari ASN agar tidak perlu biaya tambahan,” katanya.
3. Siswa dari keluarga tak mampu akan menjadi prioritas rekrutmen
Sementara itu, siswa Sekolah Rakyat akan mulai tahun ajaran baru pada Juli mendatang, dengan prioritas diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu namun memiliki potensi kecerdasan tinggi.
“Ini sekolah gratis. Tapi bukan otomatis hanya untuk yang tidak mampu," katanya.
