Pemprov Banten Pangkas Tukin ASN Hingga 5 Persen
- Pemangkasan Tukin ASN Banten hingga 5 persen
- Pemotongan bertahap mulai 2-5 persen untuk perhatikan kesejahteraan ASN
- Belanja pegawai mencapai Rp2,7 triliun, efisiensi dialihkan untuk program prioritas masyarakat
- Pemprov juga efisiensi Rp116 miliar dari berbagai OPD, dengan 90% berasal dari pos gaji dan Tukin
- Tukin ASN akan semakin berbasis kinerja bulanan untuk penyesuaian yang lebih baik
Serang, IDN Times – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan ada pemangkasan Tunjangan Kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam APBD Perubahan 2025. Besaran pemangkasan itu hingga 5 persen.
Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah efisiensi belanja pegawai yang membengkak akibat tambahan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
1. Pemangkasan bertahap mulai 2 persen hingga 5 persen
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandi Hartawan mengatakan, kebijakan efisiensi harus tetap memperhatikan kesejahteraan ASN di Pemprov Banten.
“ASN juga bagian dari masyarakat. Kalau Tukin langsung dipotong 50 persen, dampaknya akan berat. Karena itu kami usulkan pemangkasan secara bertahap, mulai dari 2–5 persen di APBD Perubahan 2025,” kata Deden, Kamis (4/9/2025).
2. Belanja pegawai di Pemprov Banten mencapai Rp2,7 triliun
Berdasarkan draf Raperda APBD Perubahan 2025, belanja pegawai Pemprov Banten mencapai Rp2,798 triliun atau sekitar 33–34 persen dari total APBD. Angka itu melampaui batas maksimal 30 persen sesuai regulasi, dan naik Rp123 miliar dibanding APBD murni 2025.
Dana hasil efisiensi akan dialihkan untuk program prioritas masyarakat, seperti sekolah gratis, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan Jalan Bang Andra. "Serta penguatan ketahanan pangan lewat jalan usaha tani dan program penanaman jagung serta kelapa," katanya.
3. Selain tukin, Pemprov juga melakukan efisiensi Rp116 miliar dari berbagai OPD
Selain pemangkasan Tukin, Pemprov menargetkan efisiensi Rp116 miliar dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), dengan 90 persen di antaranya berasal dari pos gaji dan Tukin. Tukin ASN juga akan semakin berbasis kinerja bulanan.
“Kalau indikator kinerjanya tidak terpenuhi, tukin yang diterima otomatis tidak penuh. Jadi bukan hanya soal pemangkasan, tapi juga penyesuaian berbasis kinerja,” kata Deden.
