Pencairan Insentif Nakes Terkendala Proses Verifikasi di Kemenkes

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, insentif dari pemerintah pusat bagi para nakes yang melayani pasien COVID-19 masih belum dicairkan oleh pemerintah pusat. Lantaran, proses verifikasi nakes masih berlangsung di Kementerian Kesehatan RI.

"Tapi untuk dari kami sudah kami usulkan. Sudah dilakukan kelengkapannya lalu kita kirimkan ke kemenkes," kata Ati saat dikonfirmasi, Senin (29/6).

Ati menyampaikan, RSUD Banten sebagai pusat rujukan COVID-19 diperpanjang hingga 25 Juli mendatang. Hal itu diputuskan karena pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut masih banyak. Dari 250 bad masih ada sebanyak 100 bad diisi oleh pasien corona.

Kemudian bulan depan RSUD Banten sudah bisa melayani pasien umum. Lalu tenaga kesehatan hanya mendapatkan honor dari jasa pelayanan dari rumah sakit dan sudah tidak lagi mendapatkan insentif dari pemerintah.

"Ketika memang melihat kasus sudah mulai menurun kemudian jumlah pasien yang masuk tidak menggunakan tempat tidur itu kan sayang. Itu bisa digunakan pasien umum. Mereka (pasien corona) tetap dirawat 100 bad dengan gedung yang terpisah tetap dibiayai negara tapi tidak ada lagi honorarium bagi tenaga medis," katanya.

Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Banten hingga saat ini pukul 17:00 WIB, tercatat masih ada sebanyak 1.277 jumlah kasus positif corona di bumi jawara. Diantaranya, 318 orang masih dirawat, 873 orang sembuh dan 86 meninggal dunia.