Tangerang Selatan, IDN Times - Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang telah secara resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 3 September 2022.
Penolakan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangsel H. Ali Rahmat.
“Fraksi PKS menolak dengan tegas kenaikan harga BBM bersubsidi karena banyak sekali rakyat kecil terutama, akan menjadi korban dari dampak kenaikan harga BBM ini,” katanya, Jumat (9/9/2022).
Menurut Ali Rahmat, Pemerintah tidak peka terhadap nasib rakyat yang baru saja terlepas dari pandemik COVID-19. Selama dua tahun lebih pandemik, kata dia, rakyat tidak bisa berkutik.
“Janganlah rakyat dibuat menderita lagi dengan menaikkan harga BBM bersubsidi,” ungkapnya.
Pemerintah, kata Ali Rahmat, semestinya lebih peduli kepada rakyat kecil yang tak berdaya menghadapi kehidupan yang kian sulit. Kenaikan harga BBM, kata dia, hampir dipastikan berdampak pada harga-harga kebutuhan pokok.
“Sebelum BBM dinaikkan saja, harga-harga seperti telur, minyak goreng, beras, serta sayur-mayur sudah meresahkan rakyat, apalagi BBM bersubsidi yang mestinya ditambahkan subsidinya malah dinaikkan pasti secara langsung akan membuat rakyat makin menderita,” ujarnya.
Fraksi PKS sebagai representasi wakil rakyat, lanjut Ali Rahmat, berada di belakang rakyat yang ingin menunjukkan komitmen membela wong cilik agar dapat merasakan keadilan dan kesejahteraan sosial yang merata.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan sejumlah menteri secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air, Sabtu (3/9/2022).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan alasan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut di tengah menurunnya harga minyak dunia. Dia mengatakan, pemerintah sudah memperhitungkan matang keputusan tersebut.
Diketahui, rata-rata harga minyak dunia sejak awal tahun masih berada di level $97 per barel. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menilai bahwa subsidi tetap akan melonjak tinggi.
"Masyarakat bertanya-tanya harga minyak sebulan terakhir mengalami penurunan. Kami terus melakukan penghitungan dengan harga minyak ICP yang turun ke 90 dolar Amerika atau turun di bawah 90 dolar Amerika sekalipun, maka harga rata-rata ICP Indonesia masih di angka 97 dolar," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Sabtu.
"Dengan perhitungan ini, maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu disampaikan di media dari Rp502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi Rp698 triliun, namun Rp653 triliun," sambung dia.