PPDB SMA di Banten Berakhir, 4.683 Bangku Masih Kosong
Serang, IDN Times - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SMA negeri di Banten sudah berakhir. Ombudsman mencatat, masih ada ribuan bangku kosong atau kuota yang belum terisi.
Dari hasil seleksi SMA Negeri yang telah diumumkan pada Senin tanggal 8 Juli 2024, yang diterima dari empat jalur yang dibuka--yakni Afirmasi, Zonasi, Perpindahan Orangtua (PTO) dan Prestasi masih tersisa 4.683 kuota.
"Terbanyak berada pada jalur prestasi non-akademik, yaitu 1.431 kursi dan jalur perpindahan orangtua sebanyak 1.464 kursi kosong," kata Kepala Ombudsman Banten Fadli Afriadi, Rabu (10/7/2024).
1. Bangku kosong terbanyak berada di Kabupaten Lebak
Kabupaten Lebak menjadi salah satu kabupaten yang memiliki total kursi kosong tertinggi, yakni sebanyak 1.457 kursi kosong. Di peringkat selanjutnya adalah Kabupaten Serang sebanyak 1.048 kursi kosong, Kabupaten Tangerang sebanyak 881 kursi kosong, dan Kabupaten Pandeglang sebanyak 613 kursi kosong.
Peringkat kursi kosong terbanyak untuk kota, sebanyak 355 kursi kosong berada pada SMA di Kota Serang, 158 kursi di Cilegon dan 137 kursi kosong di Kota Tangerang Selatan.
"Adapun di Kota Tangerang terdapat 34 kursi kosong yang semuanya berasal dari sisa kuota jalur perpindahan orangtua," katanya.
2. Ombudsman mengawasi penyaluran kursi kosong, khawatir ribuan kursi kosong itu dijual
Fadli menyampaikan, temuan Ombudsman Banten tersebut belum final, dan akan diawasi secara intensif dan transparan. Fadli mengkhawatirkan, ribuan kursi kosong tersebut, bakal dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pelanggaran. Apalagi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten belum memiliki mekanisme yang jelas soal bagaimana pemanfaatan kursi kosong tersebut.
"Jangan sampai jadi peluang untuk dimanfaatkan oleh titipan dan yang lainnya, takutnya kalau prosedur dan mekanismenya tidak jelas terjadi yang begituan (jual beli kursi)," katanya.
3. Pemprov Banten diminta transparan melaksanakan PPDB
Terakhir, Fadli mengajak seluruh pihak untuk terus bersama-sama mengawal dan mewujudkan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025 berjalan secara transparan, objektif, akuntabel, dan non-diskriminatif.
"Sesuai amanat peraturan perundang-undangan," katanya.
