Serang, IDN Times - Puluhan rumah yang berada di bantaran Sungai Cibanten, Kota Serang bakal digusur. Rumah-rumah warga tersebut dianggap menghambat proyek normalisasi dan pelebaran sungai oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3).
BBWSC3 Kementerian PUPR bersama Pemerintah Kota Serang dalam tahap menormalisasi Sungai Cibanten usai terjadi bencana banjir bandang pada awal tahun 2022.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai 1 BBWSC, Junaiedy Malay mengatakan, progres normalisasi Sungai Cibanten yang dilakukan sejak awal tahun ini baru mencapai 50 persen.
"Kami menargetkan, normalisasi Sungai Cibanten tahap I selesai Desember 2023," katanya.
Bangunan rumah milik warga berdiri berada dari 50 meter dari bantaran Sungai Cibanten. Sehingga bangunan tersebut dianggap ilegal karena berdiri di atas tanggul sungai yang merupakan lahan milik negara.
"Dari sepadan sungai kan 50 meter. Tanggul kita sudah ada, jadi yang dijadikan akses untuk penduduk itu kini ditempati bangunan, harusnya bikin bangunan di luar tanggul itu," katanya.
Junaiedy memastikan sebelum melakukan eksekusi pada rumah penduduk tersebut akan dilakukan sosialisasi dan musyawarah terlebih dahulu.
"Sungai itu menjadi kewenangan kita bersertifikat juga. Tapi walaupun itu tanah negara, kita ingin dilakukan secara musyawarah," katanya.
Terpisah, Asisten Daerah (ASDA) II Pemerintah Kota Serang, Yudi Suryadi mengungkapkan, ada sekira 50 hingga 60 rumah warga yang berdiri di tanggul milik BBWSC3 dan bakal digusur.
Yudi menambahkan, puluhan rumah tersebut terdampak normalisasi dan pelebaran Sungai Cibanten yang direncanakan memiliki lebar 40 meter.
"Tadi ada kendala ternyata di tanah yang masuk sepadan sungai banyak yang dibangun rumah-rumah penduduk tanpa izin. Kami agak kesulitan karena sungai ini harus dilebarkan," katanya.
Rumah-rumah warga tersebut dianggap menghambat proyek normalisasi dan pelebaran sungai oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3).