Tenaga Medis RSUD Banten Mengeluh Insentif Belum Cair
Serang, IDN Times - Tenaga medis yang menangani pasien corona atau COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten mempertanyakan pencairan insentif yang dijanjikan Pemerintah provinsi Banten.
Sebab, insentif yang dalam kesepakatan awal cari per tanggal 25 tersebut tak kunjung diterima oleh tenaga medis.
1. Sudah satu bulan setengah, insentif tak kunjung cair
Seorang Tenaga Medis RSUD Banten mengatakan, dia merupakan tenaga medis yang biasanya praktik di tempat lain. Sejak adanya COVID-19 dan RSUD Banten ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, dia diminta untuk membantu penanganan pasien di RSUD Banten.
" Ditelepon juga oleh kepala dinas untuk membantu," kata salah satu dokter yang enggan disebutkan namanya, Jumat (8/5).
Dalam awal kesepakatan tenaga medis berikut pegawai lain yang bertugas di RSUD Banten bakal mendapatkan insentif. Diinformasikan bahwa standar satuan harga (SSH) insentif yang diterima akan beragam tergantung posisinya. Misalnya, dokter akan mendapatkan insentif senilai Rp 50 juta, perawat Rp 20 juta, dan dokter spesialis Rp 75 juta.
Hingga satu bulan setengah dia menjalankan tugas, insentif yang dijanjikan belum juga diterima. "Yang saya ingin tanyakan di sini, kami sudah berjalan satu bulan setengah, kita sudah memberikan pelayanan terbaik untuk pasien," ujarnya.
2. Tak bisa beri nafkah istri sejak tugas di RSUD Banten
Insentif sangat berarti untuk tenaga medis, utamanya untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri yang ditinggalkan bertugas. Sebab, selama bertugas dia menjalani karantina dan tak pernah bertemu dengan anak istri.
"Saya dijamin untuk tempat tinggal iyah, saya dijamin untuk biaya makan di sini (tempat karantian) iyah, tapi saya tidak ada jaminan untuk memberikan hak-hak kepada istri dan anak saya," katanya.
3. Ia juga mempertanyakan kepastian nilai insentif yang dijanjikan
Tak hanya pencairan, ia juga mempertanyakan besaran yang bakal diterima. Belakangan beredar informasi bahwa besaran insentif berubah dari nilai yang dijanjikan di awal lantaran menyesuaikan dengan besaran yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri RI.
"Kita di sini hanya menuntut kepastian sampai kapan, kapan kita diberikan hak kita, anggarannya berapa," katanya.
Sebetulnya dia sendiri tak terlalu mempermasalahkan besaran yang bakal diterima. Dia hanya ingin haknya segera dipenuhi. Karena selama bertugas di RSUD Banten dan meninggalkan tempat praktik awal istrinya tak mendapatkan pemasukan.
"Kami meninggalkan tempat praktik kami di sini sudah satu bulan setengah tidak ketemu anak istri kami dan tidak ada pemasukan," katanya.
