Tuntut Kejelasan Nasib, Ribuan Honorer di Banten Demo

15 Agu 2022, 10:35 WIB

IDN Times/Khaerul Anwar

Serang, IDN Times - Ribuan tenaga honorer di Pemerintahan Provinsi Banten berdemonstrasi di Plaza Aspirasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Senin (15/8/2022). Para tenaga honorer itu meminta kepastian nasib ketika status honorer dihapus pada 2023.

"Peraturan ini lambat laun akan jadi kenyataan jika tidak ada peran aktif ataupun tegas dari Pemprov Banten untuk melindungi honorer," kata Taufik Hidayat, Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) Provinsi Banten Taufik di sela-sela aksi damai.

1. Aspirasi honorer tak kunjung dilaksanakan Pemprov Banten

IDN Times/Khaerul Anwar

Taufik mengatakan, sejak bergulirnya isu penghapusan honorer pihaknya sudah beberapa kali melakukan audiensi untuk menyampaikan aspirasi ke sejumlah pemangku kebijakan, termasuk kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar. Namun, sudah tiga bulan lebih tak kunjung ada kepastian.

"Isu penghapusan honorer 28 November 2023, ada kekhawatiran akan berimbas jika kami tidak bergerak," katanya.

2. Sebanyak 15 ribu honorer di Banten, nasibnya terancam

IDN Times/Khaerul Anwar

Para honorer menuntut Pemprov Banten segera merumuskan formulasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan tenaga non-PNS di Pemprov Banten.

Untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Pemprov Banten pada 2022 hanya terdapat kuota 1.800 pegawai. Sementara, jumlah honorer di Banten mencapai 17 ribu orang. "Ada sisa 15 ribu lebih yang belum terakomodir dengan jangka 1 tahun kami pesimistis kalau pemprov tidak serius," katanya.

Belum lagi, kata Taufik, para honorer yang telah mengabdi bertahun-tahu untuk Pemprov Banten belum mendapatkan upah yang layak. Oleh karenanya, kesejahteraan honorer pun harus jadi pembahasan serius oleh Pemprov Banten.

"Gaji Rp1,8 juta untuk menghidupi anak istri mana cukup apalagi listrik tansportasi biaya sekolah," katanya.

3. Para honorer minta diangkat P3K atau CPNS tanpa tes

IDN Times/Khaerul Anwar

Di tempat yang sama, Apdiah seorang honorer di Seta Banten menuntut Pemprov Banten untuk menangkat para honorer menjadi P3K atau CPNS tanpa tes. Dia menilai banyak pegawai dari kalangan perempuan yang sudah lama mengabdi menjadi tulang punggung keluarga.

"Ini suara jeritan ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu di sini banyak yang jadi tulang punggung keluarga. Apalagi janda punya anak, anaknya sudah kuliah sudah SMA," katanya.