Tutup Tambang Ilegal, Pemerintah akan Keluarkan Perpres
Banten, IDN Times - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) guna menangani penambangan ilegal di Indonesia guna mengantisipasi bencana serupa yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten.
Hal ini dikatakan Ma'ruf saat berkunjung ke lokasi bencana di Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (30/1).
Dalam kunjungan tersebut wapres didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.
1. Tambang ilegal harus ditutup
IDN Times/Khaerul Anwar Ma'ruf menegaskan aktivitas pertambangan emas ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) harus ditutup. Saat ini pemerintah sedang merancang langkah-langkah pascapenutupan aktivitas tambang.
"Nanti mungkin akan dikeluarkan Perpres penanganan pascapenambangan, penutupan tambang itu," kata Ma'ruf kepada wartawan.
2. Penutupan tambang berlaku juga di daerah lain
(Dok. IDN Times/Istimewa) Menurut Ma'ruf, penutupan pertambangan emas ilegal yang dilakukan pemerintah berlaku bukan hanya di Lebak, namun juga di daerah-daerah lain di seluruh wilayah Indonesia. Karena aktivitas pertambangan merusak alam dan pemakaian zat kimia merkuri bisa menyebabkan pencemaran sungai.
"Penutupan tambang itu dan bukan hanya di daerah Lebak, tapi di seluruh Indonesia. Nanti akan ada rapat koordinasi di kantor wapres untuk menindaklanjutinya," katanya.
3. Wapres menanam pohon secara simbolis pascabencana
IDN Times/khaerul anwar Dalam kesempatan tersebut, Wapres menanam pohon Jambu Jamaika alias Jambu Bol atau Syzygium malaccense di area gedung negara, Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten.
"Penanaman pohon untuk menahan pemilihan kembali yang longsor dan penanganan pascabencana," katanya.
