Ulama Hingga Pendiri Banten Minta Kejati Gak Ragu Usut Dana Hibah

Matin menegaskan, tujuan kedatangan mereka adalah bagian dari upaya melindungi pondok pesantren agar tidak lagi dijadikan alat oleh beberapa oknum untuk merampok uang negara. Penegakan hukum ini semata-mata untuk mengevaluasi agar hak pesantren tidak dirampas.

"Kita tidak ada tuduhan. Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan saya mohon kepada semua pihak tidak lagi membuat kegaduhan dan ikuti saja proses hukum," katanya.

Dia pun meminta Kejati Banten untuk tidak ragu menegakan hukum terhadap siapa pun dan dari pihak mana pun yang terlibat dalam kasus dugaan pemotongan dana hibah pesantren karena itu bagian dari perintah agama yang harus dijalankan.

"Yang benar pasti benar, yang salah harus rela menerima akibat kesalahannya karena hukuman itu pada dasarnya untuk mengevaluasi diri kita," katanya.

Sementara, Kajati Banten Asep Nana Mulyana mengatakan, saat ini pihaknya masih mengembangkan kasus dugaan korupsi hibah pesantren dengan memintai keterangan dari berbagai pihak termasuk dari pendapat ahli.

Pihaknya pun akan menerima siapapun yang akan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus ini.

Saat ditanya mengenai jadwal pemeriksaan Gubernur Banten Wahidin Halim, Asep mengaku penyidik tidak bisa berandai-andai. "Penyidikan yang menentukan.  Kalau dianggap perlu, pasti kita lakukan.  Kalau tidak perlu kami tidak lakukan. Kepentingannya untuk pembuktian perkara," katanya.

Sejauh ini, Kejati sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus dana hibah ke ponpes ini. Salah satunya adalah Kepala Biro Kesra Banten IS.