Vaksinasi Jadi Syarat SKCK di Kota Tangerang, Ombudsman: Diskriminatif

Lebih lanjut Dedy menduga, tujuan Polres Metro Tangerang Kota mencantumkan syarat sertifikat vaksin dalam pengurusan SKCK untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi guna mewujudkan herd immunity (kekebalan kelompok). Meski ada tujuan baik itu, tapi Dedy menilai, syarat pembuatan SKCK tetap harus didukung oleh landasan hukum yang jelas.

"Tidak ada korelasi antara SKCK dan sertifikat vaksin. Sampai saat ini belum ada aturan yang mewajibkan setiap orang pemohon SKCK wajib melampirkan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk mengurus dan mendapatkan SKCK," kata dia.

Dedy mengatakan, Polres merupakan instansi vertikal dimana setiap ketentuan dan pelaksanaan kebijakannya harus tunduk dan patuh pada instansi di atasnya.

"Dalam hal ini Polri, sampai saat ini belum ada peraturan baru yang menggantikan Peraturan Kapolri No 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisan (SKCK)," ujar Dedy.

Dedy pun berharap bahwa Polres Metro Tangerang Kota dapat menyikapi hal ini secara arif dan bijaksana. "Alangkah lebih baik Polres Metro Tangerang Kota melakukan edukasi dan imbauan kepada masyarakat," jelasnya. 

Jajaran kepolisian bisa membantu pemerintah daerah dalam memberikan informasi kepada masyarakat betapa pentingnya vaksinasi sebagai salah satu cara dalam memutus mata rantai COVID-19 dan membentuk herd immunity.