Wagub Dimyati Dukung Kenaikan Tukin ASN
- Dimyati mendukung pemberian tukin berbasis evaluasi kinerja
- Pemprov bakal buat tim khusus pengawasan
- Pemprov potong tukin ASN bertahap
Serang, IDN Times – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menanggapi desakan publik terkait pemotongan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Ia menyatakan tidak sepakat dengan usulan pemangkasan, bahkan mendukung agar tukin ASN dinaikkan.
“(Tukin) Itu kan bagian dari kinerja. Malah mereka enggak naik-naik loh tukin, sudah 5 tahun lebih nggak naik-naik. Harga pokok naik, bahan bakar naik. Mereka enggak naik-naik," kata Dimyati.
1. Tapi Dimyati mendukung pemberian tukin berbasis evaluasi kinerja
Meski demikian, Dimyati menegaskan pemberian tukin tetap harus berbasis pada evaluasi kinerja ASN. Ia menyebut akan mendorong pembentukan tim penilaian khusus agar tunjangan yang diberikan benar-benar sesuai dengan capaian kerja masing-masing pegawai.
“Kalau kinerjanya kurang bagus, kami bisa tidak berikan tukin 1–2 bulan," katanya.
2. Pemprov bakal buat tim khusus pengawasan
Mantan Bupati Pandeglang dua periode itu mengatakan, ke depan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk pengawasan kinerja ASN. Nantinya, hasil pengawasan akan berpengaruh terhadap pendapatan para pegawai.
"Kami akan membuat tim Penilaian Kinerja Birokrasi, Pengawasan," katanya.
3. Pemprov potong tukin ASN bertahap
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandi Hartawan menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan tukin ASN tetap akan dilakukan, tetapi secara bertahap dan terbatas. Menurutnya, penghematan ini perlu dilakukan menyusul membengkaknya belanja pegawai akibat tambahan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“ASN juga bagian dari masyarakat. Kalau tukin langsung dipotong 50 persen, dampaknya akan berat. Karena itu kami usulkan pemangkasan secara bertahap, mulai dari 2–5 persen di APBD Perubahan 2025,” jelas Deden, Kamis (4/9/2025).
