Hapus Jamkes Rakyat Miskin, Pemprov Banten Dikritik Ekonom Indef
Pemprov Banten dinilai tak mampu manfaatkan ABPD
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Cilegon, IDN Times - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang mencabut bantuan iuran BPJS Kesehatan kepada ratusan ribu warga miskin. Pengurangan kuota penerima bantuan itu, menurut Nailul, merupakan bukti, Pemprov Banten gagal dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan Nailul terkait dengan langkah Dinas Kesehatan Banten yang menonaktifkan lebih dari 243 ribu peserta BPJS Kesehatan melalui jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI). Salah satu alasannya, Dinkes Banten kekurangan dana.
Baca Juga: Dinkes Cabut Bantuan PBI JKN untuk 243 Ribu Warga Tak Mampu
1. APBD Tangsel masih bisa terus meningkat, asal pemimpinnya peduli rakyat
Kepada IDN Times, Nailul Huda yang merupakan warga Cilegon itu mengungkapkan, APBD Banten sebesaran Rp13,2 triliun seharusnya masih bisa naik jika Pemprov memang betul peduli terhadap rakyatnya.
"Tapi kan, selama ini para pemimpin di Banten selalu mementingkan klan (keluarga) mereka sendiri," kata Nailul Huda, Senin (3/2).
Baca Juga: Iuran Naik, Peserta BPJS Mandiri Ramai-ramai Turun Kelas