Seruan Khilafah dan Tuntut Jokowi Mundur di Demo 212
IDN Times/Candra Irawan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Demonstrasi Mujahid 212 yang berpusat di Patung Arjuna Wiwaha, kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9) siang, diikuti ratusan massa. Berbeda dengan demo-demo sebelumnya yang dilakukan mahasiswa, demo ini sarat dengan seruan menegakan aturan-aturan menurut syariat Islam.
Demo yang diikuti masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan bahkan balita itu juga menolak adanya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan meminta Presiden Joko "Jokowi" Widodo turun dari kursi jabatannya.
Tidak hanya saat orasi, seruan untuk menegakan aturan sesuai syariat Islam juga terlihat dari spanduk besar yang mereka bawa. Dalam spanduk itu tertulis, "Indonesia Berkah Dengan Syariah Kaffah"
Selain spanduk, ada juga poster-poster yang memuat kalimat penolakan terhadap PKI seperti "Islam Selamatkan Indonesia Sedangkan Komunisme Menghancurkan Indonesia". Satu bendera raksasa dengan kalimat tauhid juga dibentangkan massa dan cukup menyita perhatian.
Baca Juga: Massa Aksi Mujahid 212 Tidak Hanya Tolak RUU KUHP, Tapi Juga RUU PKS
1. Peserta aksi setuju ada khilafah
Salah satu peserta aksi Mujahid 212, Soni Dharmawan menjelaskan, orasi-orasi di dalam demo 212 memang menyuarakan khilafah dan syariat-syariat Islam, selain menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ia mengaku sangat setuju dengan orasi yang dilakukan di atas mobil komando tersebut.
"Tetapi tetap saja khilafah tidak akan bisa, meskipun saya setuju adanya khilafah itu tetapi tetap tidak bisa. Negara itu seharusnya sesuai dengan syariat Islam, ibarat kata bisa lebih bagus lagi lah," jelas pemuda 25 tahun ini kepada IDN Times, Sabtu.
2. Menganggap jika negara sesuai syariat Islam, tidak akan keluar undang-undang kontroversial
IDN Times/Candra IrawanMenurut Soni, yang mengikuti aksi dengan mengenakan baju koko, jika negara ini sudah sesuai dengan syariat Islam, Peraturan Perundang-undangan yang saat ini sangat kontroversial, diyakininya tidak akan disahkan atau dikeluarkan.
"Saya sangat tidak setuju dengan undang-undang yang baru-baru ini disahkan seperti UU KPK, apalagi RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Saya pribadi menuntut di aksi ini kalau negara itu harus adil, aparat tidak bertindak represif, dan DPR harus merakyat," ujarnya.
3. Massa minta Jokowi turun
IDN Times/Candra IrawanSoni juga menyebut, Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya. Sebab, kata dia, banyak jatuh korban saat aksi demonstrasi beberapa hari terakhir.
Soni berencana akan kembali turun ke jalan pada 2 Oktober mendatang bersama buruh di Provinsi Banten, untuk melakukan demo di depan gedung MPR/DPR RI.
Baca Juga: Pengakuan Orang Tua Bawa Anak di Aksi Demo 212: Untuk Edukasi!
4. Khilafah dianggap sebagai salah satu solusi bagi Indonesia
IDN Times/Candra IrawanSoal khilafah, salah satu orator dari Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pembebasan, Yoga mengatakan, khilafah merupakan salah satu solusi yang diberikan pihaknya terkait permasalahan yang dihadapi negeri ini.
"Dengan adanya syariat Islam itu bisa menjadi solusi terbaik saat ini," jelasnya.
Selain itu, lanjut Yoga, pihaknya juga menolakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
"Kami menolak RUU PKS itu, kemudian revisi undang-undang itu terjadi. Sebenarnya terkait itu bisa bertanya ke Gema Pembebasan pusat langsung saja, saya menolak banyak sebab dan lebih jelasnya silakan tanya ke pusat," ujar mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Asy Syukriyyah, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten ini.
