SHGB di Laut, Menteri Nusron: Pejabat BPN Tangerang Sudah Diperiksa

Nusron mengungkapkan, meski untuk pengukuran tanah dalam memberikan SHGB bisa menggunakan jasa swasta, namun harus dilakukan verifikasi kembali oleh petugas ATR/BPN setempat. Hal tersebut agar tidak adanya masalah di kemudian hari seperti di Kabupaten Tangerang. 

"Boleh pihak swasta yang mengukur, tapi hasilnya harus disahkan oleh Kepala Seksi Pengukuhan di Kepala Kantor setempat," jelasnya.

Nusron mengungkapkan, 263 SHGB yang telah terbit dengan berbagai nama perusahaan maupun perseorangan juga masih dalam proses verifikasi untuk bisa ditangguhkan. Pasalnya, jika dalam SHGB tersebut terdapat wilayah darat, maka SHGB tersebut sah diterbitkan.

"Makanya sedang kami verifikasi, apakah dari 263 SHGB tersebut semua areanya laut, kalau memang laut kami tangguhkan dan batalkan SHBG-nya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengakui ada SHGB dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di sekitar pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

"Kami membenarkan ada sertifikat berseliweran di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di banyak medsos," ujar Nusron dalam konferensi pers di kantornya, Senin (20/1/2025). 

Terdapat 263 SHGB yang ditemukan di kawasan tersebut.  Nusron merinci, 234 di antaranya atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan atas nama perseorangan sembilan bidang. "Kemudian ada SHM atas 17 bidang," ujarnya.

Nusron Wahid, mengatakan sertifikat HGB di wilayah perairan yang sudah dipasangi pagar bambu kawasan Tangerang diterbitkan sejak 2023 lalu. Saat itu, Menteri ATR dijabat oleh Hadi Tjahjanto, tepatnya pada Juni 2022 hingga Februari 2024.

"Kami atas Menteri ATR/BPN mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada publik, dan kami akan tuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparannya, tidak ada yang kami tutupi," ujar Nusron.

Dia pun berjanji siap blak-blakan dan menuntaskan soal penerbitan SHGB dan SHM di wilayah Perairan Tangerang. Hal itu termasuk menelusuri pihak-pihak yang berkontribusi terhadap terbitnya SHGB dan SHM.

Kementerian ATR juga akan memanggil sejumlah pihak yang diduga tidak mematuhi aturan. "Kira-kira yang terlibat ada pada proses pengukuran, juru ukur. Kami sudah cek di kepala pertanahan, kemarin menggunakan kantor jasa survei berlisensi, berarti pihak swasta," tutur dia.