Ini Alasan Pemkot Tangsel Lebih Memilih Sewa Mobil Dinas

12 Jul 2026, 11:32 WIB

Muhamad Iqbal

News

Channel

Add Us on Google

Ini Alasan Pemkot Tangsel Lebih Memilih Sewa Mobil Dinas

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tangsel Herman Susilo (Dok. Pemkot Tangsel)

Intinya Sih

Pemerintah Kota Tangsel menerapkan sistem sewa kendaraan dinas sejak 2023 untuk efisiensi anggaran dan mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan kepada penyedia jasa.
Skema sewa membuat seluruh biaya servis, pajak, hingga perbaikan kendaraan ditanggung vendor, sehingga APBD tidak terbebani meski terjadi kerusakan di lapangan.
Kebijakan ini menurunkan belanja pemeliharaan dari Rp24 miliar menjadi Rp16 miliar dan memungkinkan fokus anggaran pada program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Tangerang Selatan, IDN Times – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus melakukan efisiensi anggaran, salah satunya melalui kebijakan sewa kendaraan dinas. Skema yang diterapkan sejak 2023 itu disebut mampu menghemat biaya pemeliharaan kendaraan hingga Rp8 miliar, sekaligus mengalihkan biaya perawatan kepada penyedia jasa.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tangsel, Herman Susilo mengatakan, sistem sewa membuat pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas.

Herman menjelaskan, seluruh biaya servis, perbaikan, hingga pemeliharaan kendaraan menjadi tanggung jawab vendor. “Jadi efisiensinya akan banyak, sistem sewa ini lebih memudahkan bagi kita. Kita tidak perlu menganggarkan pemeliharaan karena itu menjadi tanggung jawab vendor,” kata Herman, dikutip Minggu (12/7/2026).

1. Kendaraan rusak tidak membebani APBD

Penampakan mobil dinas yang disewa Pemkot Tangsel (IDN Times/Muhamad Iqbal)

Menurutnya, apabila pemerintah membeli kendaraan dinas, anggaran yang dikeluarkan tidak hanya untuk pengadaan unit, tetapi juga biaya servis berkala, penggantian ban, aki, suku cadang, pajak kendaraan, asuransi, hingga biaya perbaikan saat kendaraan mengalami kerusakan.

“Selain itu, kendaraan yang dibeli juga akan mengalami penyusutan nilai setiap tahunnya sehingga pada akhirnya menjadi aset dengan nilai jual yang terus menurun dan membutuhkan biaya penghapusan maupun pengelolaan aset di kemudian hari,” ujarnya.

Herman mengatakan skema sewa memberikan kepastian biaya karena seluruh kebutuhan pemeliharaan, perbaikan, pajak kendaraan, hingga penggantian unit ditanggung penyedia jasa sesuai perjanjian kerja sama.

“Bahkan ketika kendaraan mengalami kerusakan akibat insiden di lapangan, biaya perbaikannya tidak membebani APBD,” katanya.

Ia menambahkan, pelayanan pemerintahan tetap berjalan karena penyedia jasa akan menyiapkan kendaraan pengganti apabila unit yang digunakan mengalami kerusakan.

“Apabila kendaraan sewa rusak, kinerja pegawai tidak terganggu karena disediakan mobil pengganti yang sejenis,” ujarnya.

2. Belanja pemeliharaan turun dari Rp24 miliar menjadi Rp16 miliar

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tangsel Herman Susilo (Dok. Pemkot Tangsel)

Herman menyebut, penerapan sistem sewa berhasil menekan anggaran pemeliharaan kendaraan dalam beberapa tahun terakhir.

“Terbukti dari skema sewa ini, biaya belanja pemeliharaan kendaraan mengalami penurunan anggaran sejak tahun 2024-2026. Semula Rp24 miliar menjadi Rp16 miliar, sehingga ada efisiensi biaya pemeliharaan sebesar Rp8 miliar,” katanya.

Ia menjelaskan, skema sewa kendaraan dinas telah diterapkan sejak 2023 dan terus dievaluasi secara berkala. Pada APBD 2026, anggaran tersebut digunakan untuk menyediakan 194 unit kendaraan yang mendukung operasional perangkat daerah hingga tingkat kelurahan.

“Skema sewa bukan berarti menambah beban anggaran, melainkan mengubah belanja kepemilikan aset menjadi belanja layanan operasional dengan risiko pemeliharaan yang dialihkan kepada penyedia jasa. Dengan demikian, APBD dapat lebih difokuskan untuk mendukung program-program prioritas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.