Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Serang, IDN Times - Polda Banten menyusun rencana pengamanan yang adaptif terhadap aksi unjuk rasa buruh dalam skala besar yang akan berlangsung pada Jumat (26/11/2021).
Massa aksi diperkirakan akan bergerak dari Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon dan berkumpul di komplek gedung pemerintahan Provinsi Banten.
Baca Juga: UMP Cuma Naik Rp40 Ribu, Buruh di Banten Ancam Demo Besar-Besaran
Baca Juga: UMK di Kabupaten Tangerang Naik 10 Persen
1. Polisi mengantisipasi segala kemungkinan dalam aksi demo besok
Buruh di Banten berdemo (ANTARA FOTO/Weli Ayu Rejeki) Dalam rencana pengamanan yang sudah dibuat, ada beberapa penekanan yang disampaikan oleh Kapolda Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto kepada para Pejabat Utama Polda Banten juga beberapa Kapolres yang mengikuti kegiatan rapat.
Pertama, perlu diformulakan rencana pengamanan yang komprehensif dan adaptif dengan potensi masalah yang dapat terjadi saat pelayanan aksi unjuk rasa, termasuk kontijensi yang dapat mengakibatkan gangguan keamanan seperti blokade jalan tol, sweeping massa ke kawasan pabrik, aksi anakris, dan kontijensi lainnya.
"Renpam (rencana pengamanan) harus menjadi dasar bagi personel dalam mengelola potensi masalah ketika melayani aksi unjuk rasa,” jelas Rudy dikutip dari Antranews, Kamis (25/11/2021).
2. Kapolda minta jajarannya menghindari kontak fisik dengan buruh
Ribuan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten (ANTARA FOTO/Fauzan) Kedua, Rudy memerintahkan dengan tegas agar personel pengamanan tidak membawa senjata api dan senantiasa melayani secara humanis, seperti membagi masker dan minuman kepada massa aksi, mengatur lalu lintas bagi pengendara jalan lainnya, memungut sampah, berkomunikasi aktif dengan massa aksi, dan pelayanan humanis lainnya.
“Hindari bentrok polisi dengan buruh, polisi harus bersabar, jangan over reaksi terhadap aksi demo buruh yang dilayani,” tegas Rudy.
Berikutnya, Kapolda Banten memerintahkan para pejabat utama untuk turun ke lapangan dan memberi motivasi kepada personel pengamanan bahkan juga dapat memainkan peran sebagai problem solver atas permasalahan yang terjadi dalam dinamika pelayanan aksi unjuk rasa. Provost juga diturunkan untuk meyakinkan bahwa pengamanan dapat terlaksana sesuai standar operasional prosedur (SOP) nya.
Baca Juga: Buruh Tolak UMP Banten, Wahidin: Itu Tertinggi dari Daerah Lain
3. Kapolda minta polisi sadar kamera
Pekerja perempuan yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi di depan kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Jumat (6/3/2020). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja) Keempat, konsep "sadar kamera" sebagaimana yang telah diimplementasikan dalam pelayanan aksi demonstrasi sebelumnya juga menjadi perhatian Kapolda Banten untuk direalisasikan dalam pengamanan aksi unjuk rasa buruh.
“Dokumentasi tidak hanya dari fungsi humas, namun juga personel lainnya sehingga bisa digunakan sebagai petunjuk ketika ada rangkaian penyelidikan dan penyidikan dari akses pelaksanaan demo yang anarkis dan melanggar hukum. Jika dalam kondisi terburuk hal itu terjadi, maka personel harus siap dengan konsep sadar kamera,” kata Rudy.
Selain itu, kapolres jajaran agar dapat berkomunikasi dengan pihak yang menjadi sasaran aksi untuk menugaskan pejabat pemprov atau pemda guna menampung aspirasi kelompok buruh dan berkomunikasi tatap muka langsung dengan perwakilan kelompok massa aksi.
“Massa aksi akan lebih senang bila ada pejabat Pemprov yang mau menerima perwakilan massa untuk bernegosiasi maupun berdiskusi, sehingga aspirasi dapat dikomunikasikan secara langsung” ucap Rudy.
Baca Juga: Ini Kronologi Unjuk Rasa Berujung Polisi Banting Mahasiswa
