Serang, IDN Times – Anggaran belanja jasa tenaga ahli di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meningkat dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan itu terjadi di tengah tren penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten sejak tahun 2024 - 2026.
Berdasarkan dokumen APBD Provinsi Banten, alokasi belanja jasa tenaga ahli terus bertambah setiap tahun. Di sisi lain, total nilai APBD mengalami penyusutan dalam periode yang sama.
Data APBD menunjukkan anggaran belanja jasa tenaga ahli pada 2024 mencapai sekitar Rp38 miliar. Nilai tersebut meningkat menjadi Rp52,38 miliar pada APBD 2025 dan kembali naik menjadi Rp55,47 miliar pada APBD 2026. Secara kumulatif, anggaran belanja tenaga ahli bertambah lebih dari Rp17 miliar dalam dua tahun terakhir.
Sementara itu, kapasitas fiskal daerah bergerak sebaliknya. APBD Provinsi Banten turun dari Rp11,73 triliun pada 2024 menjadi Rp10,50 triliun pada 2025, lalu kembali menyusut menjadi Rp10,27 triliun pada 2026.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani mengaku masih melakukan pengecekan terhadap rincian belanja tersebut.
“Ini lagi saya cek dulu. Kok sampai Rp52 miliar, nanti saya cek dulu,” kata Mahdani, Selasa (21/7/2026).
Mahdani mengatakan masih perlu dipastikan apakah seluruh angka yang tercantum merupakan belanja jasa tenaga ahli. Menurutnya, ada kemungkinan sejumlah komponen belanja lain masih tergabung dalam kelompok rekening yang sama.
“Jangan-jangan ada yang tergabung ke situ. Biasa salah baca rekening. Misalnya aset, bensin, mobil, pajak juga ada yang masuk dalam satu rekening. Makanya itu lagi dipisah-pisah dulu,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan jika kebutuhan belanja tersebut memang telah direncanakan dan dibutuhkan organisasi perangkat daerah (OPD), maka tidak dapat serta-merta dilakukan pergeseran anggaran.
“Kalau memang benar butuh, ya enggak bisa kita lakukan pergeseran. Tapi sekarang lagi dicek dulu detailnya,” ucapnya.
Belanja jasa tenaga ahli pada umumnya digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan, kajian teknis, konsultasi, penelitian, pendampingan program, hingga kebutuhan tenaga profesional yang belum tersedia di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).