Serang, IDN Times - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Banten mengungkap 70 persen angkutan umum di wilayahnya berhenti beroperasi pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Biaya operasional tidak sesuai dengan pendapatan.
"Itu bukan berarti mogok, tapi keberatan dengan harga bbm ditambah tidak disesuaikan dengan harga tarif," kata Ketua Organda Banten Emus Mustagfirin saat dikonfirmasi, Senin (5/9/2022).
Menurutnya, seharusnya kenaikan BBM diikuti dengan kebijakan pemerintah dengan penyesuaian tarif angkutan. Jika tidak ada regulasi kenaikan tarif maka akan terjadi gejolak antara pengusaha angkutan umun dengan pengguna jasa.
"Makanya dishub segera mengantisipasi dengan menerbitkan kenaikan tarif kalau ini kan enggak nunggu ribut di bawah," katanya.
Dia menilai, sejauh ini pemerintah pusat maupun daerah cendrung abai terhadap nasib para pengusaha angkutan umum pasca kenaikan harga BBM.
"Masa iya BBM naik pada diem aja (pemerntah) kaya kambing conge," katanya.
Pria yang akrab disapa Emus itu menegaskan, jika pemerintah tidak ada cepat bertindak, maka pihaknya akan melakukan aksi mogok massal sebagai bentuk protes kebijakan yang tidak pro terhadap para pengusaha angkuatan umum.
"Harus segera duduk kita hitung BBM naik berapa persen tarif berapa persen kita tunggu kebijakan pemerintah," katanya.