Serang, IDN Times - Gubernur Banten, Wahidin Halim, angkat bicara soal penolakan serikat buruh terhadap nilai Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) 2022. Ia menilai, besaran UMK yang telah ditetapkan sudah sesuai aturan yang ada.
" Revisi bae (UMK)...pengusaha gak mau gimana?" kata Wahidin Halim saat dikonfirmasi, Minggu (5/12/2021).
Wahidin menuturkan, nilai UMK 2022 sudah mengacu pada Peraturan Pemerintan (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Juga Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
"Kalau bertentangan dengan PP dan SE Menaker, lalu gubernur harus gimana? Formulasi sudah dibuat dan lain-lain," tuturnya.
Mantan Wali Kota (Wako) Tangerang dua periode itu mengaku dilema jika mengikuti tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan UMK hingga 5,4 persen. Sebab, dirinya harus mempertimbangkan kekuatan perusahaan di masa pandemik COVID-19.
"Buruh minta naik, pengusaha gak mau gimana?" tanyanya lagi.
Serikat buruh Banten berencana melakukan aksi mogok kerja mulai besok, Senin (6/12/2021). Mogok kerja dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang menaikan UMK tanpa mempertimbangkan usulan buruh.