Serang, IDN Times - Zona merah di Provinsi Banten bertambah. Kota Cilegon dinyatakan masuk zona merah, demikian laporan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Banten, Selasa (22/9/2020).
Kota Cilegon tercatat memiliki total 418 kasus COVID-19. Dari jumlah itu, 218 pasien masih dirawat di fasilitas kesehatan dan 10 orang meninggal dunia. Di sisi lain, 190 pasien COVID-19 tercatat berhasil sembuh.
Berdasarkan data Selasa pukul 18.00 WIB, ada penambahan kasus baru COVID-19 sebanyak 200. Penambahan ini paling tinggi sejak pandemik melanda Indonesia, termasuk Banten, awal Maret 2020.
Dengan penambahan kasus ini, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat total kasus sebanyak 4.650. Dari jumlah ini, 1.549 masih dirawat di berbagai faskes. Selain itu, kasus kematian pun bertambah 7 sehingga total ada 177 kasus kematian di Banten.
Tangerang Raya pun belum keluar dari zona merah. WIlayah ini terdiri dari Kota dan Kabupaten Tangerang serta Tangerang Selatan.
Khusus wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta ini, ada total 3.607 kasus COVID-19 dengan 147 total kasus kematian, masing-masing Kota Tangerang (57), Tangsel (54), dan Kabupaten Tangerang (36).
Sejauh ini, dari total kasus di Tangerang Raya itu, 1.021 pasien masih menjalani perawatan medis. Terbanyak pasien COVID-19 yang menjalani perawatan ini dilaporkan Kabupaten Tangerang, yakni 532 pasien.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga satu bulan ke depan. "PSBB diperpanjang sebulan pertimbangan kondisi (kasus baru) masih naik. Kita kasih satu bulan," kata Wahidin saat dikonfirmasi pada Senin (21/9/2020).
Meski Pemprov Banten terus memperpanjang PSBB, tren kasus baru di wilayahnya terus mengalami kenaikan. Paling tidak, menurut Wahidin, PSBB menjadi upaya pemerintah melindungi masyarakatnya dari paparan virus corona tipe baru, SARS-Cov-2.
"Kalau kira-kira harus lebih keras yah keras kalau bisa ditoleransi toleransi. Masyarakat harus diajak bahwa dia harus disiplin kalau ga ada PSBB dianggap new normal, euforia biasa saja. Provinsi hanya melindungi teknisnya di bupati/wali kota," katanya.