Dana Bansos Turun 56 Persen, DPRD Minta Pemda Tak Abaikan Warga Miskin
- Penurunan anggaran bansos menjadi perhatian serius di tengah tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di Banten.
- Dinas Sosial Provinsi Banten diminta menjalin kemitraan dengan lembaga lain di luar APBD untuk memastikan bantuan sosial tetap berjalan.
- DPRD berharap pada tahun anggaran 2026, kebijakan Pemprov kembali lebih berpihak pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Serang, IDN Times – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapat sorotan tajam usai memangkas anggaran bantuan sosial (bansos) secara signifikan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2025. Bansos itu berkurang dari sebelumnya Rp32,5 miliar pada tahun 2024, kini hanya tersisa Rp18,8 miliar atau turun sekitar 56 persen.
Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, menilai kebijakan ini merupakan bentuk efisiensi belanja daerah menyusul proyeksi pendapatan yang mengalami koreksi. Meski demikian, ia mengingatkan Pemprov Banten agar tidak mengabaikan kebutuhan kelompok rentan.
“Penurunan ini bagian dari efisiensi karena pendapatan daerah terkoreksi. Selain itu, prioritas anggaran tahun ini lebih banyak ke pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi,” kata Yeremia kepada wartawan, Kamis (7/8/2025).
1. Ia meminta agar masyarakat miskin tak boleh jadi korban penyesuaian
Namun, ia menegaskan bahwa kelompok masyarakat miskin tidak boleh menjadi korban dari penyesuaian anggaran tersebut.
Penurunan anggaran bansos ini menjadi perhatian serius di tengah masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di sejumlah wilayah Banten. Masyarakat pun berharap ada langkah konkret dari Pemprov Banten agar program sosial tetap berjalan secara berkelanjutan.
“Pemprov harus tetap hadir bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai penurunan anggaran bansos membuat mereka kehilangan bantuan yang vital,” katanya.
2. Dinsos diminta jalin kemitraan di luar APBD
Yeremia juga mendorong Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten untuk menjalin kemitraan dengan pihak lain di luar APBD, seperti lembaga pengelola zakat, dana CSR perusahaan swasta, serta program sosial dari pemerintah pusat dan kabupaten atau kota.
“Misalnya dengan menyalurkan zakat, memanfaatkan CSR, atau menjalin sinergi dengan bantuan dari pemerintah pusat. Itu bisa membantu memastikan intervensi terhadap masyarakat tetap berjalan,” katanya.
3. DPRD berharap 2026 kembali ke program kemiskinan
Ia pun berharap agar pada tahun anggaran 2026 mendatang, arah kebijakan Pemprov kembali lebih berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin anggaran kembali berpihak kepada rakyat kecil, khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja,” katanya.
