Dapat TPP Puluhan Juta, Ini Kata Pejabat Tangsel
- Besaran TPP ASN di Pemkot Tangsel disorot karena ada perbedaan mencolok antarjabatan, bahkan jabatan dengan beban kerja lebih berat menerima nilai lebih kecil.
- Direktur Speakup, Suhendar, menilai kebijakan TPP tersebut perlu ditelusuri karena diduga menguntungkan pihak tertentu dan berpotensi memiliki implikasi hukum.
- Anggaran TPP tahun 2025 mencapai sekitar Rp700 miliar, sementara perubahan kebijakan yang berulang dinilai minim transparansi dan akuntabilitas.
Tangerang Selatan, IDN Times — Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) disorot karena diduga terdapat kejanggalan pada besaran nilai pada kelas jabatan.
Hal ini merujuk pada lampiran Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 800.1.10.3/Kep-542-Huk/2025 tentang besaran TPP ASN. Salah satu sorotan muncul pada jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang memiliki kelas jabatan 12, namun menerima TPP sebesar Rp36.011.775.
“Liat aja di kepwal pasti sudah punya kepwalnya. Saya dapatnya dari jabatan struktural. Kan saya ketika jadi Kabag Hukum fungsionalnya berhenti sementara,” kata Kepala Bagian Hukum Setda Tangsel, Ita Kurniasih, Jumat (27/3/2026).
Di sisi lain, terdapat jabatan dengan kelas yang sama bahkan beban kerja lebih berat justru menerima TPP lebih kecil. Salah satunya di Dinas Kesehatan.
“Sama, sama Dinas Kesehatan yang turun kemarin Rp20-an (juta). Kerja hampir 24 jam, saat libur (sering) diteleponin,” ujar sumber yang enggan disebutkan identitasnya.
Tak hanya itu, nilai TPP tersebut juga disebut lebih besar dibandingkan kepala perangkat daerah dengan kelas jabatan 14.
1. LSM ini menduga, ada desain kebijakan yang diduga untungkan pejabat tertentu
Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (Speakup), Suhendar menilai kebijakan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut karena berpotensi menguntungkan kelompok tertentu.
“Implikasi hukumnya harus dipertanyakan, tim TPP itu mendesain kepwal ini dilatar belakangi apa? Apakah ini murni kesalahan, yang karena pemahamannya? Atau by desain yaitu kesengajaan? Nah ini implikasinya berbeda,” ujarnya.
2. Pada tahun 2025 anggaran TPP capai Rp700 miliar
Suhendar juga menyoroti potensi pertanggungjawaban hukum jika ditemukan unsur kesengajaan dalam penyusunan kebijakan tersebut, mengingat nilai anggaran TPP pada 2025 mencapai sekitar Rp700 miliar.
“Kecurigaan saya ada by desain, kenapa karena ada variabel pertama perubahan kebijakan TPP di Tangsel ini berkali-kali diubah dan setiap perubahan ini sulit didapatkan. Sehingga tidak ada transparansi dan akuntabilitas di sana,” katanya.
