DEMA UIN Kritik Pemkot Tangsel Soal Polemik Jabatan Sekda

Menurut Hafizh, masyarakat dibuat bingung dengan perbedaan informasi mengenai penerbitan Surat Keputusan (SK) hasil evaluasi Sekda. Ia mencontohkan, pada pertengahan Mei lalu pemerintah daerah disebut menyampaikan bahwa SK hasil evaluasi masih dalam proses dan akan segera diterbitkan.

Namun, belakangan diketahui bahwa SK tersebut ternyata telah ditandatangani sejak 8 Mei 2026.

“Justru itu yang menjadi pemicu munculnya polemik hari ini. Karena pernyataan yang disampaikan tidak sinkron dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang utuh,” ujarnya.

Hafizh menegaskan, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan jabatan Sekda, melainkan menyangkut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Menurutnya, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan prinsip dasar yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara pemerintahan.

“Per hari ini kami melihat pemerintah daerah sudah mencederai prinsip good governance tersebut. Karena masyarakat tidak mendapatkan transparansi yang memadai terkait proses yang berlangsung,” katanya.

Ia menilai minimnya keterbukaan informasi berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Ketika ada informasi yang kontradiktif dan tidak transparan, maka jangan heran kalau ke depan masyarakat menjadi sulit percaya terhadap kebijakan yang diambil pemerintah,” ujarnya.

Sebagai organisasi mahasiswa yang berada di wilayah Tangerang Selatan, DEMA UIN Jakarta mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Hafizh menuturkan, keberadaan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di kawasan Ciputat membuat berbagai kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan turut berdampak terhadap sivitas akademika dan masyarakat sekitar.

Karena itu, menurutnya, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik apabila terdapat kebijakan atau proses pemerintahan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

“Kami adalah bagian dari masyarakat Tangerang Selatan. Karena itu kami punya hak untuk mengingatkan ketika ada hal-hal yang menurut kami perlu diluruskan,” katanya.

DEMA UIN Jakarta mendesak Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait proses evaluasi Sekda yang kini menjadi perhatian publik. Selain itu, mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap mekanisme yang digunakan dalam proses evaluasi dan pengukuhan Sekda.

Hafizh menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mahasiswa akan turun ke jalan apabila tidak ada penjelasan yang dianggap memadai dari pemerintah daerah.

“Kami akan terus mengkaji persoalan ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada evaluasi dan penjelasan yang transparan dari pemerintah daerah, maka jangan salahkan kami jika nantinya turun aksi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.