Gubernur Banten Disebut Dalam Sidang Korupsi Hibah Ponpes

08 Sep 2021, 16:31 WIB

Gubernur Banten, Wahidin Halim (ANTARA FOTO/Fauzan)

Serang, IDN Times - Nama Gubernur Banten Wahidin Halim disebut dalam dakwan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten pada sidang perdana dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren (Ponpes) yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, Rabu (8/9/2021).

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU, Wahidin Halim disebut memberikan arahan terhadap terdakwa Irvan Santoso, mantan Kabiro Kesra Provinsi Banten untuk memenuhi pengajuan hibah dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) 2018.

Padahal, FSPP bukanlah lembaga yang berhak penerima dan penyalur dana hibah Ponpes.

1. Gubernur diduga mengarahkan terdakwa untuk setujui ajuan proposal hibah FSPP

IDN Times/Khaerul Anwar

JPU Kejati Banten Yusuf mengatakan pada Mei 2018, FSPP Provinsi Banten yang diketuai Anang Azhari mengajukan proposal hibah Ponpes ke Gubernur Banten-- melalui Biro Kesra-- sebesar Rp27 miliar. Namun, Kabiro Kesra Irvan Santoso hanya menyetujui sebagiannya saja, yakni sebesar Rp6 miliar.

Karena nilai besaran hibah yang direkomendasikan oleh Irvan terlampau kecil, FSPP Banten kemudian melakukan audiensi ke Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Kemudian, Irvan menghadap (Gubernur) arahan untuk memenuhi (Pengajuan FSPP)," kata JPU di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Slamet Widodo.

2. Akhirnya, nilai hibah Rp66 miliar ke FSPP disetujui

IDN Times/Khaerul Anwar

Selanjutnya, FSPP Banten mengajukan kembali proposal permohonan bantuan hibah kepada Kabiro Kesra Irvan sebesar Rp71 miliar. Kemudian Irvan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp68 miliar dan merekomendasikan calon penerima hibah tahun 2018, tepatnya pada 22 November, berdasarkan nota dinas.

"Tapi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) hanya memberikan persetujuan Rp66 miliar," katanya.

3. FSPP bukan lembaga penerima hibah

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Sukma Shakti)

Yusuf menegaskan FSPP bukanlah lembaga yang berhak menerima bantuan Hibah Ponpes senilai Rp66 miliar tersebut. Selain itu FSPP, selaku penerima dana hibah tidak melampirkan bukti laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana hibah.

Sehingga Jaksa menyimpulkan, terindikasi merugikan keuangan negara hingga Rp65 miliar. Sisanya, yakni Rp883 juta, disetorkan kembali ke kas daerah (kasda).

"FSPP bukanlah lembaga yang berhak. Kerugian hibah bersumber dari APBD tahun 2018 sebesar Rp65 miliar," tegasnya.

4. Sebelumnya, Gubernur Wahidin sebut penyunat dana pondok pesantren "tidak punya hati nurani"

IDN Times/khaerul anwar

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku sebagai pihak yang melaporkan dugaan korupsi pada pemberian dana hibah itu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Seperti diketahui, tahun 2020 Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan dana bantuan kepada ponpes di Banten senilai Rp117,78 miliar dengan menyasar 3.926 ponpes. Setiap ponpes mendapat sekitar Rp30 juta.

Wahidin mengatakan, saat ini memang ada pengusutan dugaan pemotongan bantuan dana terhadap ponpes oleh Kejati Banten. Meski demikian, hal itu dilakukan bukan atas laporan masyarakat, melainkan inisiatifnya sendiri.

"Yang melaporkan ke Kejati saya, begitu banyak informasi tentang pemotongan, yang motong itu, bukan ASN. Tadi ada statement ini (terduga pemotong dana hibah) pejabat, bukan! Tanya Kejaksanaan yang melaporkan itu saya," kata Wahidin, Jumat (9/4/2021).

Dia juga mengaku mendukung langkah kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau.

"Kita harus tuntaskan orang mana (pihak) yang (terlibat harus) dihukum. Bukan besar kecilnya, tapi syahwatnya yang tidak punya nurani," kata Wahidin pada 19 April lalu.