Kejati Sidik Situ Kasus Aset Pemprov di Serang Jadi Kawasan Industri

Rangga mengutarakan, naiknya status kasus itu setelah tim penyelidik melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara disepakati bahwa ada indikasi dugaan pelanggaran dalam alih fungsi lahan tersebut.

Pihaknya telah menemukan peristiwa pidana terkait aset pemerintah dengan luas sekitar 25 hektare tersebut. Namun demikian, ia tidak membeberkan temuan peristiwa pidana dalam kasus tersebut.

“Kalau sudah penyidikan tentu peristiwa pidana sudah ditemukan,” katanya

Rangga juga menjelaskan, penyidikan kasus ini masih bersifat umum sehingga Kejati Banten belum menetapkan tersangka. Penyidik yang menangani kasus tersebut, sedang mendalami tindak pidana dalam kasus ini.

Penyidik juga sedang mencari pihak yang patut bertanggung jawab dalam penguasaan aset milik Pemprov Banten tersebut. "Belum ada penetapan tersangka," katanya.

Rangga mengatakan, Kejati Banten telah memeriksa delapan saksi, termasuk pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten Serang.

Beberapa yang sudah dimintai keterangan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yadi Priyadi Rochdian dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang Subur Priatna.

Kejati Banten juga meminta keterangan mantan kepala desa, serta mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Farchi Fathoni.