Kemendagri Dinilai Bagi-Bagi Jabatan PJ Kepala Daerah Banten

Pengamat Politik, Eko Supriatno, mengatakan penunjukan pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan menjadi penjabat kepala daerah dinilai sarat kepentingan. Terutama kepentingan untuk memenangkan calon kepala negara yang terafiliasi dengan penguasa yang saat ini menjabat.

"Dugaan muncul, penunjukkan Pj tentunya ‘pasti’ akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang Pemilu 2024," kata Eko, Sabtu (4/11/2023).

Dalam hal itu akan terjadi intervensi dari penguasa agar bisa mendapatkan suara dari masing-masing tingkatan. Hal ini bakal menjadi ancaman netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) karena telah melakukan keberpihakan dalam kontestasi politik.

"Nah jika dalam perjalanan Pj tak bisa melakukan konsolidasi untuk mendapatkan suara, maka ancamannya adalah akan dievaluasi hingga bisa diberhentikan," katanya.

Oleh karena itu, penunjukan Pj bupati atau wali kota harus dilakukan transparan dan profesional. Harusnya, dalam hal ini tidak ada kepentingan lain selain untuk menjaga keselarasan daerah tersebut.

Pengisian jabatan Pj kepala daerah ibarat ‘pasar gelap’, dengan mata uang yang berlaku bernama kewenangan pemerintah pusat.

"Pemerintah pura-pura ‘buta’ terhadap substansi demokrasi karena menggunakan kacamata legal-formalistik semacam ini," katanya.

Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, membantah ada upaya bagi-bagi jabatan untuk kepentingan politik pemerintah yang saat ini berkuasa di pemilu mendatang.

"Kita melaksanakan tugas semua ada mekanismenya sesuai aturan itu yang kitalaksanakan ," katanya.

Saat ditanya dua daerah lagi yang bakalan diisi oleh Pj kepala daerah, yakni Kota Tangerang dan Kota Serang, juga bakal dijabat oleh pejabat Kemendagri, Al Muktabar enggan berkomentar.

"Itu kan semua melalui proses ada mekanismenya jadi saya tidak banyak komentari itu karena melaksanakan tugas," katanya.