Komisi VIII DPR RI: Jangan Sampai ASN dan Anggota Dewan Terima Bansos

Yandri mengatakan, jika verifikasi dan validasi dapat dilakukan cepat, Banten bisa menjadi contoh model bagi daerah lain. Komisi VIII DPR RI, kata Yandri, menganggap persoalan penyaluran bansos COVID-19 oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dan kota sangat penting, khususnya pada persoalan pendataan.

Meski begitu, untuk Banten, pihaknya menilai proses pendataan sudah berjalan dengan baik. “Walaupun masih ada masalah tapi itu tidak terlalu besar. Bantuan juga sudah disalurkan dengan baik. Yah ke depan kita minta perbaiki kekurangannya,” kata Yandri.

Dirinya menegaskan, proses penyaluran bansos harus tepat sasaran. Jangan sampai yang tidak berhak menerima malah dapat. Dan yang berhak malah tidak menerima.

"Jangan sampai ASN dan anggota dewan menerima, walaupun cuma 10 sampai 20 orang, tapi itu kan menjadi ada rasa ketidakadilan,” kata Yandri.

Untuk itu, imbuhnya, perlu kerja sama seluruh pihak dari masyarakat, RT dan RW, pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat untuk memastikan bansos benar-benar diterima warga miskin yang terdampak. 

Yandri mengatakan, hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan masukan untuk kembali dirapatkan dengan empat kementerian, yakni Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

“Komisi VIII akan rapat dengan empat menteri bukan hanya soal COVID-19 tapi juga soal bansos, terkait verifikasi dan validasi data itu kan Mensos, Mendagri punya jangkauan sampai desa, Bappenas yang merancang pembangunan di Indonesia termasuk anggaran, Mendes PDT itu kan ujung tombaknya para kepala desa,” kata dia.