Korupsi Dana Bansos, Pendamping PKH di Banten Divonis 2,5 Tahun Bui

Majelis hakim yang diketuai Slamet Widodo memutuskan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi  bantuan Bansos tahun 2018 dan 2019.

Keduanya dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Asep Dede Priantna berupa penjara 2 tahun dan 6 bulan," kata Slamet Widodo saat membacakan putusan.

Selain pidana penjara, Asep juga dihukum untuk membayar denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Memerintahkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp355 juta dimana apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah inkrah maka dipidana penjara selama 2 tahun," katanya.

Sementara, terdakwa Yenny Noviyanti divonis 2 tahun penjara dengan denda Rp50 juta subsider 3 bulan penjara. Selain itu, diwajibkan membayar uang pengganti Rp270 juta jika tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan penjara 1 tahun dan 6 bulan.

Pertimbangan yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan progaram pemerintah dalam pemberantasan korupsi, merugikan orang miskin di Kabupaten Tangerang dan tidak mendukung program bansos Kemensos.

"Pertimbangan yang meringankan terdakwa kooperatif dan punya tanggungan keluarga," katanya.

Vonis majelis hakim ini lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten. Sebelumnya, kedua terdakwa korupsi bansos itu dituntut 5 tahun penjara.

Kedua terdakwa menyatakan menerima putusan majelis hakim. Sementara, JPU Kejati Banten menyatakan pikir-pikir.

Dalam fakta persidangan, terdakwa Asep Dede menyunat uang bansos dan menikmati hingga Rp364 juta, dengan rincian tahun 2018 sebesar Rp100 juta dan tahun 2019 Rp264 juta.

Sementara, terdakwa Yenni Noviyanti memotong bantuan dari setiap keluarga penerima manfaat (KPM), sebesar Rp25.000 hingga Rp50.000.

Jumlah uang potongan yang diterima terdakwa, yakni sebesar Rp105 juta pada 2018 dan Rp165 juta pada 2019.

Keduanya mengatur dan memotong bantuan dengan mencabut buku tabungan dan Kartu ATM PKH terhadap beberapa KPM yang masih aktif dengan alasan keluarga tersebut sudah tidak lagi jadi penerima PKH.

Ada pula beberapa KPM yang menerima uang bantuan dengan jumlah yang tidak sebenarnya diterima dari pemerintah.