Larangan Truk Tanah Melintas di Tangerang Diperpanjang 3 Hari

Keputusan perpanjangan larangan truk tanah melintas itu diambil dalam Rapat koordinasi perihal jam operasional truk tanah pada Senin malam.  Rapat itu dihadiri Pj Bupati Tangerang; Pj Wali Kota Tangerang; Bupati Bogor; Kapolres Metro Tangerang Kota; Kapolresta Tangerang; Dandim 0510 Tigaraksa dan Dandim 0506 Tigaraksa; Kadishub Kabupaten dan Kota Tangerang; Camat, Kapolsek, dan Kasat Lantas jajaran Se-Tangerang Raya.

"Tentunya, perpanjangan waktu ini, dengan pertimbangan menjaga situasi dan kondusifitas Kamtibmas di wilayah Tangerang Raya, terlebih menjelang Pemungutan Suara Pilkada 2024," kata Zain.

Ia menerangkan, meski larangan telah diterapkan, masih saja ada penyebaran berita atau informasi tidak benar dan tidak sesuai fakta (hoaks) yang disebarkan di media sosial (medsos) usai kejadian di atas.

"Saat berlakunya penghentian aktivitas kendaraan tambang kemarin, masih ditemukan adanya kendaraan tambang yang melanggar. Terbukti 13 unit kendaraan telah kami tilang dan 9 unit kendaraan tambang yang diputar balik petugas," ujarnya.

Pasalnya, kendaraan tambang yang ditilang tersebut karena melanggar jam operasional serta tidak lengkapnya surat-surat kendaraan dan pengendara, seperti STNK, SIM pengemudi dan KIR. Apalagi, kata Zain, pada saat penyelidikan terkait laka lantas yang memicu rusuh massa kemarin, ditemukannya alat bong untuk hisap narkoba didalam salah satu truk yang dirusak oleh masyarakat. 

"Padahal larangan penggunaan narkoba dalam mengendarai sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan," tegas Zain.

Zain pun meminta, para pengemudi dan perusahaan untuk mematuhi penghentian operasional kendaraan tersebut. Pasalnya, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan dengan petugas gabungan di 8 pos pantau wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang.

"Kami akan putar balikan bila ada kendaraan truk tambang yang melanggar dan kami tidak segan-segan menindak tegas apabila tidak mematuhi dengan sanksi tilang, bila diperlukan kami kandangkan," kata Zain.

Pemberhentian operasional ini, kata Zain, bakal terus dievaluasi dan bisa dioperasikan lagi jika kendaraan tambang tersebut mematuhi jam operasional yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota Tangerang. Selain itu, Zain juga meminta pengemudi dan perusahaan truk untuk melengkapi surat-surat, seperti SIM, STNK, dan KIR.

"Perusahaan angkutan juga wajib melengkapi pengemudinya dengan surat keterangan bebas narkoba dan surat penunjukan sopir kendaraan agar tidak disalahgunakan untuk dialihkan ke sopir tembak dan kernet, sehingga bisa mencegah kecelakaan terulang ke depan," ungkapnya.