Pengamat: Rencana Pemerintah Naikkan Tarif PPN Salah Sasaran
Serang, IDN Times - Rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen dalam waktu dekat dinilai sangat tidak pantas. Apalagi saat ini ekonomi masyarakat terpuruk akibat pandemik COVID-19.
"Kebijakan menaikkan tarif PPN di tengah pelemahan daya beli dan konsumsi masyarakat merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran," kata Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda saat dikonfirmasi, Sabtu (19/6/2021).
1. Pemerintah dinilai seharusnya fokus pemulihan ekonomi masyarakat
Di tengah pandemik seperti ini, kata Nailu, semestinya pemerintah fokus terhadap pemulihan ekonomi masyarakat dengan menyusun kebijakan yang menarik daya beli masyarakat meningkat bukan justru menambah beban.
"Jika perlu ditingkatkan dengan memberikan stimulus seperti Bansos untuk meningkatkan daya beli masyarakat terdampak pandemik," katanya.
2. Tingkatkan daya beli masyarakat dinilai mampu menarik investor
Dengan meningkatkan daya beli masyarakat, menurutnya, bisa menjadi daya tarik kepada investor untuk semakin meningkatkan investasi sehingga Indonesia akan menjadi negara yang menarik bagi investasi.
Justru, lanjutnya wacana mengenakan pajak terhadap komoditas sembako akan memperburuk tingkat daya beli masyarakat. "Jada jika daya beli masyarakat baik itu menjadi pasar yang bagus untuk investor percaya berinvestasi di Indonesia," katanya
3. Penanganan kesehatan harus menjadi fokus di tengah pandemik COVID-19
Kendati demikian, langkah yang paling efektif saat ini adalah tentu saja menyelesaikan masalah pandemik dengan menurunkan tingkat keparahan dari sisi kesehatan sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal.
"Dengan teratasinya pandemi, maka kegiatan ekonomi akan cepat berangsur pulih. Bagus untuk investasi," katanya.
4. Pulihkan ekonomi, pemerintah diminta kolaborasi dengan perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN
Sementara, pakar ekonomi Untirta Hady Sudjipto menilai, pemerintah seharusnya membuat kebijakan untuk kolaborasi perusahaan besar baik swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga semua bisa bersinergi memulihkan ekonomi.
"Membangun jejaring dari level besar dan kecil seperti suplai bahan baku atau bahan penunjang lainnya kalau saling melengkapi menguatkan bisa kembali membaik," katanya.
