Polemik PDSS, JPPI Tuding Ada Manipulasi 'Cuci Nilai'
Tangerang, IDN Times - Sejumlah sekolah di berbagai daerah di Indonesia gagal menginput data ke sistem PDSS, sehingga para siswa di sekolah tersebut tak memenuhi syarat untuk mendaftar SNMPTN atau daftar ke perguruan tinggi negeri.
Kejadian ini menuai banyak protes hingga aksi unjuk rasa di sejumlah sekolah. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai, PDSS yang mengakibatkan banyak murid gagal untuk masuk seleksi kampus berdasarkan prestasi ini jelas adalah tindak keteledoran. Tetapi ketika kelalaian itu bersifat massal, hal ini perlu diperiksa musababnya.
"Kenapa saya bilang massal karena jumlahnya lebih dari ratusan sekolah yang teledor yang lalai, maka ini perlu diinvestigasi. Karena kalau kelalaian massal di sekolah ini bisa jadi kesengajaan gitu," kata Ubaid, Minggu (16/2/2025).
1. SDM kependidikan yang mengurusi ini tidak kompeten
Ubaid mengatakan, input data PDSS ini mudah bisa dilakukan tiap semester. Menurutnya, jika sampai tidak diinput dan sampai ada masalah, ini menunjukkan bahwa tata kelola data Indonesia yang lemah. Juga tenaga kependidikan yang mengurusi soal data itu tidak serius, tidak kompeten, dan tidak berkualitas sehingga kenapa itu bisa terjadi.
"Harusnya kan perkara yang mudah. Menurut saya, soal gagalnya PDSS ini itu ada dugaan, karena input data ini mudah, tinggal diketik lalu dienter, tapi ini kenapa lama?" kata dia.
2. JPPI sebut ada dugaan cuci nilai
Pihaknya, kata Ubai, menduga ada rekayasa atau cuci nilai. "Kalau tidak ada cuci nilai, maka nilai tinggal diinput itu cepat selesai," tambahnya.
Ketika ada cuci nilai, itu yang menjadi prosesnya berlama-lama. Ini harus dibongkar. Tidak hanya soal PDSS yang gagal, tetapi ini banyak hal seperti soal hak anak atas pendidikan tinggi yang jadi tidak terpenuhi.
"Artinya tidak berkeadilan bagi anak-anak dan korbannya adalah masa depan anak-anak," ungkapnya.
3. Akses PPDS harus bisa dilakukan semua pihak
Ubaid menyebut, persoalan ini juga mengindikasikan ada soal prilaku koruptif dalam dunia pendidikan, yang diduga masih melakukan cuci rapor, dan soal lemahnya tenaga pendidikan.
"Ke depan mestinya PDSS itu bisa diakses semua pihak tidak hanya operator sekolah, sehingga ketika input itu orang tau karena selama ini kita kan engga tahu hanya pihak sekolah yang tahu dan pengelolaannya tidak transparan dan akuntabel. PDSS ini harus jadi data terbuka dan bisa dikawal oleh banyak pihak," ungkapnya.
