Mahasiswa Banten Minta Kejagung Usut Korupsi MBG hingga Daerah
- Himpunan Mahasiswa Banten Jakarta mendukung langkah Kejagung mengusut dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional.
- HMB mendorong agar penyelidikan diperluas hingga ke daerah, termasuk Banten, untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum kepala daerah dalam praktik penyimpangan program MBG.
- Kasus ini dianggap sebagai momentum evaluasi tata kelola program strategis nasional, dengan harapan proses hukum transparan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Serang, IDN Times – Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret sejumlah pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN).
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum HMB Jakarta, Deri Ardiansyah, menyusul penetapan tiga pejabat BGN sebagai tersangka dalam kasus yang diduga berkaitan dengan pengelolaan program MBG pada periode 2025–2026.
“Kami mendukung penuh Kejagung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi program MBG. Apalagi penyidik saat ini sudah mengungkap adanya intervensi pada verifikasi SPPG, yayasan yang terafiliasi, serta dugaan mark up,” kata Deri dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Jumat (5/6/2026).
1. Minta penyelidikan diperluas hingga daerah
Deri menilai, proses penyidikan semestinya tidak berhenti pada tingkat pusat. Menurutnya, Kejaksaan Agung perlu memperluas penelusuran terhadap pelaksanaan program MBG di daerah, termasuk di Provinsi Banten.
Ia mendorong aparat penegak hukum untuk menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik penyimpangan program tersebut.
“Kami mendorong agar Kejagung juga menelusuri dugaan keterlibatan oknum-oknum kepala daerah di Banten yang diduga terkait dengan praktik jual beli titik dapur MBG di kabupaten dan kota,” ujarnya.
2. Kasus ini jadi momentum evaluasi program strategis nasional
Menurut Deri, kasus yang tengah diusut Kejagung harus menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program strategis nasional.
Ia berharap proses hukum dilakukan secara transparan dan profesional agar dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap program tersebut.
“Kami berharap proses pengusutan dugaan korupsi di BGN dilakukan secara transparan tanpa pandang bulu. Jangan sampai program MBG yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru hanya memperkaya segelintir pihak,” katanya.
3. HMB dukung penegakan hukum
Der menegaskan, HMB Jakarta menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan program-program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
Deri menambahkan, pengusutan kasus dugaan korupsi MBG diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola program sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran utama.
“Kami mendukung penuh langkah Kejagung dalam menegakkan hukum dan memastikan program yang menyangkut kepentingan publik berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.
