Puan Minta Pemerintah Tak Izinkan WNA Masuk Saat Peniadaan Mudik
Tangerang, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak membuat masyarakat bingung dengan kebijakan mengenai pengendalian COVID-19. Salah satunya mengenai kedatangan warga asing di masa peniadaan mudik.
"Kami minta Pemerintah dalam membuat kebijakan diiringi rasa keadilan," ujar Puan saat meninjau Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Rabu (12/5/2021).
1. Puan sebut kebijakan peniadaan mudik, tapi izinkan WNA masuk rusak rasa keadilan masyarakat
Puan mengungkapkan, masyarakat merasa bingung lantaran adanya kebijakan peniadaan mudik yang meminta masyarakat untuk tidak pulang ke kampung halaman saat lebaran. Namun, terdapat ratusan warga negara asing (WNA) yang datang dengan bebas ke Indonesia.
"Di satu sisi kita melakukan peniadaan mudik, di satu sisi kita jangan sampai memperbolehkan WNA masuk ke negara kita di waktu yang memang belum memungkinkan," kata Puan.
2. Perlu sinergi dan rasa keadilan dalam membuat kebijakan
Puan juga menuturkan, adanya kebijakan untuk memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia membutuhkan sinergi antar stakeholder terkait serta mengedepankan rasa keadilan.
"Sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pemerintah memang berpihak kepada masyarakat dalam arti menjelang idul fitri dan sesudah idul fitri," jelasnya.
3. Harap aturan tidak hanya terbatas saat masa peniadaan mudik
Puan mengungkapkan, seluruh pihak juga komitmen untuk membuat kebijakan yang membatasi penyebaran COVID-19 tidak hanya sebatas pada saat masa lebaran. Pengendalian dan disiplin protokol kesehatan, kata dia, harus dijaga bukan hanya masa peniadaan mudik, terutama di Bandara Soetta ini menjadi tempat yang paling penting.
"Apakah transmisi virus dari kota ke kota dari negara ke negara itu nanti masuk ke Indonesia atau tidak salah satunya mengendalikannya di Bandara Soetta," kata dia.
4. Sejumlah pejabat terkait meninjau Bandara Soetta di masa peniadaan mudik
Sejumlah pejabat teras negeri ini meninjau operasional Bandara Soetta di H-1 Lebaran 2021, terutama dalam pelaksanaan peniadaan mudik.
Selain Puan, mereka adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo.
