Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Wacana Jalur KA ke Jasinga Dinilai MTI Tak Realistis
Gunakan Satu Jalur, KRL Petak Maja–Tigaraksa Mulai Normal Bertahap (IDN Times/Muhamad Iqbal)
  • MTI menilai rencana jalur kereta menuju Jasinga belum realistis tanpa pembenahan transportasi pengumpan dari permukiman ke stasiun.
  • Kajian Pemkab Bogor menempatkan trase Parung Panjang-Jasinga sepanjang 27,26 kilometer dengan enam stasiun sebagai opsi yang lebih direkomendasikan dibanding Tenjo-Jasinga.
  • Djoko meminta Pemkab Bogor memprioritaskan trayek angkutan umum, akses jalan, dan shuttle feeder, bukan hanya menunggu pembangunan rel baru pemerintah pusat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Tangerang, IDN Times – Wacana pembangunan jalur kereta api menuju Jasinga yang tengah dikaji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapat sorotan dari Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno.

Djoko menilai rencana tersebut belum realistis jika tidak dibarengi pembenahan sistem transportasi pengumpan atau feeder. Menurutnya, pembangunan jalur kereta baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan mobilitas masyarakat apabila akses dari permukiman menuju stasiun masih terbatas.

“Ya, kalau sekarang sih enggak realistis. Mau enggak pusat itu bangun infrastruktur,” kata Djoko, Senin (31/8/2026).

1. MTI dorong feeder dari stasiun ke permukiman

ilustrasi KRL (unsplash.com/Matt Mutlu)

Pemkab Bogor sebelumnya tengah mengkaji dua alternatif trase untuk menghubungkan wilayah Bogor Barat dengan jaringan kereta api, yakni Tenjo-Jasinga dan Parung Panjang-Jasinga pada lintas Tanah Abang-Rangkasbitung.

Berdasarkan kajian awal Bapperida Kabupaten Bogor pada 2025, trase Parung Panjang-Jasinga lebih direkomendasikan. Jalur tersebut dirancang sepanjang sekitar 27,26 kilometer dan memiliki enam stasiun. Sementara trase Tenjo-Jasinga memiliki panjang sekitar 18,6 kilometer dengan tiga stasiun.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan rencana tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas transportasi di wilayah Bogor Barat sekaligus membuka akses menuju kawasan yang selama ini belum terlayani transportasi massal secara optimal.

Namun, Djoko menilai Pemkab Bogor seharusnya lebih dahulu memperkuat jaringan transportasi dari kawasan permukiman menuju stasiun yang sudah tersedia.

“Persoalannya begini, Kabupaten Bogor itu minim membuat angkutan dari perumahan. Ya, kalau ada keretanya kalau dari perumahannya enggak ada, sama juga. Jaringannya orang itu kan tetap mahal,” ujarnya.

Menurut Djoko, pembangunan feeder justru menjadi langkah yang relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan menunggu pembangunan infrastruktur rel baru oleh pemerintah pusat.

Ia mendorong pemerintah daerah membuat layanan angkutan pengumpan dari stasiun-stasiun yang sudah beroperasi menuju kawasan permukiman di sekitarnya.

“Yang paling mudah dilakukan itu membuat feeder dari semua stasiun atau shuttle bus, seperti Transjakarta dan sebagainya, langsung ke perumahan terdekat,” katanya.

Djoko menilai keberadaan jaringan feeder penting untuk memastikan transportasi massal benar-benar menjadi pilihan masyarakat. Sebab, persoalan perjalanan tidak berhenti ketika penumpang tiba di stasiun.

Tanpa koneksi dari stasiun ke permukiman, masyarakat tetap harus mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mencapai rumah atau tempat kerja.

“Feeder itu yang diperbaiki. Jangan hanya mengharapkan pusat membangun jalur,” ujarnya.

2. Jangan hanya mengejar proyek infrastruktur baru

ilustrasi KRL (unsplash.com/CHUTTERSNAP)

Djoko juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlalu bergantung pada pembangunan infrastruktur baru sebagai solusi persoalan transportasi.

Menurutnya, sejumlah kebutuhan dasar transportasi di Kabupaten Bogor justru masih membutuhkan pembenahan, mulai dari jaringan angkutan umum hingga akses jalan di tingkat daerah dan desa.

“Jangan berpikir banyak bangun infrastruktur karena pemerintahan sekarang tuh tidak pro-infrastruktur,” kata dia.

Ia mencontohkan masih terdapat kawasan yang belum memiliki trayek angkutan umum memadai. Kondisi tersebut membuat masyarakat di sejumlah wilayah tetap bergantung pada kendaraan pribadi meski terdapat jaringan transportasi massal di wilayah yang relatif dekat.

“Trayek-trayek itu banyak yang daerah-daerah justru enggak ada trayek angkot,” katanya.

Karena itu, menurut Djoko, pemerintah daerah seharusnya lebih dahulu memperbaiki sistem transportasi yang sudah ada.

“Betul. Itu yang diperbaiki justru,” tegasnya.

3. Wacana jalur KA Jasiang sudah ada dari jaman Hindia Belanda

Peta Jalur Kereta dan rencana jalur Kereta Api Jakarta, Bogor dan Banten pada masa Hindia Belanda (IDN Times/Muhamad Iqbal)

Untuk diketahui, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sudah lebih dulu mewacanakan bahkan mengkaji rute serupa yang menghubungkan Buitenzorg (nama lama Bogor) dengan jalur Tanah Abang–Rangkasbitung, lewat wilayah Jasinga dengan dua alternatif: via Maja atau via Sajira.

Jejak wacana itu terekam dalam buku Maja dari Masa ke Masa (2025) dan peta peninggalan kolonial berjudul Overzichtskaart der Spoor en Tramwegen en Lands Automobieldiensten op Java en Madoera. Dalam peta itu, jalur yang belum terealisasi digambarkan dengan garis putus-putus, termasuk rute Serang–Tangerang, Rangkasbitung–Bojongmanik, dan Rangkasbitung–Sajira–Bogor.

Dokumen sejarah menunjukkan bahwa pada 11 Februari 1915, surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad melaporkan rencana pemerintah kolonial membangun jalur Buitenzorg–Penjawoengan–Djasinga yang akan tersambung ke Halte Madja (Maja), Banten. Wacana itu juga muncul dalam Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië edisi 17 Februari 1915.

Disebutkan, proyek itu bukan rencana baru karena sebelumnya seorang pengusaha pernah mengajukan konsesi pembangunan jalur kereta serupa lewat Cipanas–Sajira–Jasinga–Rangkasbitung, namun gagal terealisasi setelah sang pemohon meninggal dunia.

Jalur ini dinilai strategis secara ekonomi karena akan melayani kawasan perkebunan besar di wilayah barat Bogor, seperti Nanggung, Mandalasari, Numala-Bolang, Jambu, Ciampea, dan Dramaga, yang saat itu menghasilkan komoditas ekspor seperti teh, karet, dan beras.

Curated For You

Editorial Team

Related Article