Waspada! Tangerang Raya Rawan Banjir Kiriman dari Jakarta dan Jabar
Serang, IDN Times - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, sebagian besar wilayah di Indonesia sudah memasuki puncak musim hujan, tak terkecuali di wilayah Jawa.
Kondisi dinamika atmosfer yang tidak stabil dalam beberapa hari ke depan dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan dan menimbulkan intensitas hujan meningkat dan cuaca ekstrem.
1. Seluruh kabupaten/kota rawan bencana banjir
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Banten Nana Suryana mengatakan, imbas dari peningkatan intensitas hujan dan cuaca ekstrem tersebut berpotensi terjadi bencana banjir seluruh kabupaten/kota di Banten. Terutama, kata dia, daerah yang memiliki ketinggian topografi 0-5 meter dari permukaan laut seperti Kabupaten Pandeglag dan Lebak.
"Kalau intensites curah hujan tinggi bisa dimungkinkan terjadi banjir kalau di Kota Serang lebih kepada banjir genangan karena memang drainase kurang bagus," kata Nana saat dikonfirmasi, Rabu (20/1/2021).
Sedangkan, untuk potensi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan merupakan kiriman dari DKI Jakarta dan Jawa Barat. "Karena ada beberapa aliran sungai yang hulunya dari sana," katanya.
2. Bencana longsor masih hantui Kabupaten Lebak
Selain bencana banjir, sebagian wilayah di Banten terutama Kabupaten Lebak berpotensi terjadi bencana longsor jika intensitas hujan tinggi karena memiliki kondisi tanah labil seperti di Kecamatan Cipanas dan Lebak Gedong. Kemudian perambahan hutan dan aktivitas tambang emas ilegal menjadi penyebab longsor di wilayah Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak tersebut.
"Sudah dibahas dengan SDM, DLH dan tokoh masyarakat adat. Bagaimana termasuk Kementerian LH untuk illegal logging dan tambang ilegal sudah jadi instruksi Pak Presiden (Joko Widodo) langsung," kata Nana.
3. Menyiagakan personel di lokasi rawan bencana
Dalam rangka antisipasi terjadi bencana alam tersebut, BPBD Banten telah menyiagakan personel di lokasi rawan bencana dan berkoordinasi dengan instansi lainnya baik TNI/Polri dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mulai dari provinsi dan kabupaten/kota.
