DPRD Desak Pemprov Antisipasi Dampak Buruk PHK Massal di Banten
Dewan berharap tidak terjadi tsunami pengangguran
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa meminta Pemerintah Provinsi Banten mengantisipasi dampak buruk dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah pabrik. Yeremia khawatir, ada tsunami pengangguran di Banten.
Jika tidak antisipasi, menurut dia, PHK massal itu bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Selain tsunami pengangguran juga naiknya angka penduduk miskin.
Baca Juga: Satu Lagi Pabrik Sepatu di Serang, Tawarkan Karyawan Resign Sukarela
Baca Juga: Suara Buruh, Terhempas PHK dan Tsunami Pandemik
1. Pemprov Banten diminta harus mengambil kebijakan strategis untuk mengantisipasi dampak buruk pengangguran
Dia mendorong Pemprov Banten membuat sejumlah program dan kebijakan startegis yang akan mampu meredam dampak buruk dari PHK massal yang terjadi saat ini. Agar bisa meminimalisir dampak buruk pengangguran.
"Bagaimana angka pengangguran ini tidak terus meningkat berbagai daya upaya harus dilakukan," kata Yeremia, Rabu (18/1/2023).
Sejauh ini, sudah dua perusahaan besar yang mengumumkan PHK karyawannya. Kedua perusahaan sepatu kelas dunia itu adalah PT Nikomas Gemilang dan PT Parkland World Indonesia.
Baca Juga: Pemprov Siap Beri Pelatihan Vokasi Bagi Karyawan PT Nikomas Gemilang
Baca Juga: Kena PHK, Ratusan Karyawan PT Nikomas Minta Perlindungan Serikat