Dinsos: Ribuan Data Ganda Penerima BLT BBM Usulan Kabupaten Kota

Budi Darma menilai adanya data ganda tersebut wajar, sebab, dinas hanya memiliki waktu singkat, yakni dua hari, untuk melakukan verifikasi dan validasi data sebanyak 80.513 penerima bantuan sosial sejak di usulan dari delapan kabupaten.

"Dua hari harus segera mencairkan arahan dari pusat. Per hari 40 ribu verfal (verifikasi dan validasi). Gak bisa ke lapangan dalam dua hari," katanya.

Pihaknya pun mengaku sudah menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut bersama Inspektorat Provinsi Banten. Selain itu, ia mengklaim telah mengirim surat teguran kepada pemerintah kabupaten/kota terkait temuan data ganda tersebut.

"Ke depan kabupaten kota agar memberikan data akurat. Kita negur," katanya.

Selain data ganda, BPK pun menyatakan bahwa usulan data penerima bansos di Provinsi Banten tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak melalui e-hibah Pemprov Banten. Atas hal itu, ia mengklaim bahwa pemberian BLT BBM masuk dalam keadaan darurat.

"Itu Inpres permendagri karena keadaan darurat. Sifatnya bansos tidak terencana gak mesti melalui e-hibah," katanya.

Diketahui, pada tahun 2022 Pemprov Banten menyalurkan bansos dalam rangka penanganan dampak inflasi untuk 75.613 KPM dengan alokasi anggaran Rp45,3 miliar bersumber dari dana bantuan tak terduga (BTT).

Kemudian di tahun yang sama, Pemprov Banten kembali menyalurkan bansos kepada  4.900 KPM dengan alokasi anggaran senilai Rp2,2 miliar yang bersumber dari dana insentif daerah (DID).

Total ada 80.513 KPM yang mendapat bansos dalam rangka penanganan kenaikan harga BBM tahun 2022 dari Pemprov Banten. 

Sebanyak 75.612 KPM mendapat bantuan masing-masing sebesar Rp600 ribu dengan skema penyaluran Rp150 ribu per bulan selama empat bulan. Sementara, sebanyak 4.900 KPM mendapatkan bantuan Rp450 ribu dengan skema penyaluran Rp150 per bulan selama tiga bulan.