Ini Alasan Mobilisasi ASN Lebih Besar di Pilkada
- Perselingkuhan birokrasi dan politik kerap terjadi di setiap pemilihan umum, termasuk mobilisasi ASN pada Pilkada 2024 di Banten.
- Politik uang dan netralitas ASN menjadi isu paling rawan menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Banten.
- Netralitas ASN bukan masalah baru, tetapi perlu penegakan hukum yang membuat efek jera untuk mengatasi persoalan ini.
Serang, IDN Times - "Perselingkuhan" birokrasi dengan politik kerap terjadi di setiap momen pemilihan umum. Bahkan, mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) kian semakin masif di pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) 2024, terutama di daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang memiliki hubungan atau afiliasi dengan salah satu pasangan calon tertentu.
Hal itu disampaikan akademisi Universitas Serang Raya (Unsera), Ahmad Sururi kepada IDN Times, Rabu (2/10/2024).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri sudah merilis indeks kerawanan pemilu (IKP). Hasilnya, politik uang dan netralitas ASN menjadi isu paling rawan di Provinsi Banten.
1. Ada dua faktor para calon mobilisasi ASN
Ahmad Sururi menilai, ada sejumlah faktor para calon kepala daerah mengerahkan ASN untuk pemenangan. ASN memiliki pengaruh yang kuat di lingkungan tempat ia tinggal dan biaya politik yang dikeluarkan para calon cendrung murah.
''Sehingga tanpa ada rencana membentuk aliansi sendiri akan mendukung siapa, mungkin tidak terang-terangan, atau secara senyap empirisnya begitu,'' kata Sururi.
2. Ada tawaran karier moncer di balik ASN pilih tak netral
Menurutnya, ada tawaran yang menjanjikan diiming-imingi si calon yang menjadi alasan para ASN bersedia melabuhkan pilihan ke calon tertentu, bahkan hingga ada yang rela turun melakukan mobilisasi suara ke masyarakat.
"Dia akan digaransi untuk pengembangan karier ke depan. Itu tidak bisa kita pungkiri sehingga ASN berani turun ke akar rumput,'' katanya.
3. Penegakan hukum harus membuat efek jera
Sebetulnya, kata Sururi, netralitas ASN bukan masalah baru terkhusus di Banten, perselingkuhan birokrasi dengan politik kerap terjadi disetiap pemilu, seperti pemanfaatan bantuan sosial (bansos) untuk elektoral calon tertentu.
Oleh karena itu, masalah ini harus menjadi perhatian serius Bawaslu dan instansi terkait, salah satunya menegakkan aturan hukum yang membuat efek jera.
''Jadi problem Bawaslu harus melihat ini dari sisi akarnya, bukan dari permukaannya karena ini tidak akan pernah selesai persoalannya,'' katanya.
