Kabupaten Tangerang Masuk Kategori Rentan Korupsi pada SPI KPK 2025

Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang meraih skor 71,70, yang menempatkannya dalam kategori rentan korupsi. Rincian penilaian sebagai berikut:

• Integritas dan Pelaksanaan Tugas: 80,00

• Pengelolaan Anggaran: 84,82

• Pengelolaan PBJ: 90,00

• Pengelolaan SDM: 76,86

• Perdagangan Pengaruh: 75,62

• Sosialisasi Antikorupsi: 67,95

• Transparansi: 87,37

Kota Tangerang

Kota Tangerang meraih skor 71,45, juga masuk kategori rentan korupsi:

• Integritas dan Pelaksanaan Tugas: 73,64

• Pengelolaan Anggaran: 83,62

• Pengelolaan PBJ: 86,29

• Pengelolaan SDM: 73,01

• Perdagangan Pengaruh: 73,84

• Sosialisasi Antikorupsi: 65,44

• Transparansi: 84,84

Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang mencatat skor 70,52, termasuk dalam kelompok daerah rentan:

• Integritas dan Pelaksanaan Tugas: 70,26

• Pengelolaan Anggaran: 77,25

• Pengelolaan PBJ: 83,03

• Pengelolaan SDM: 67,13

• Perdagangan Pengaruh: 69,83

• Sosialisasi Antikorupsi: 57,67

• Transparansi: 78,78

Kota Serang

Kota Serang memperoleh skor 70,44, menunjukkan tingkat kerawanan korupsi yang masih tinggi:

• Integritas dan Pelaksanaan Tugas: 71,76

• Pengelolaan Anggaran: 79,17

• Pengelolaan PBJ: 81,69

• Pengelolaan SDM: 69,73

• Perdagangan Pengaruh: 70,72

• Sosialisasi Antikorupsi: 64,34

• Transparansi: 81,38

Kabupaten Serang

Kabupaten Serang meraih skor 72,32, tetap berada dalam kategori rentan:

• Integritas dan Pelaksanaan Tugas: 73,58

• Pengelolaan Anggaran: 81,14

• Pengelolaan PBJ: 86,22

• Pengelolaan SDM: 73,11

• Perdagangan Pengaruh: 73,83

• Sosialisasi Antikorupsi: 64,14

• Transparansi: 83,64

Peneliti Research Public Policy and Human Rights (Rights), Septian Haditama menilai, skor SPI tersebut merupakan sinyal serius lemahnya komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Menurutnya, nilai 71,70 tidak dapat dianggap sebagai capaian yang aman, melainkan mencerminkan adanya persoalan struktural dalam sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi.

Ia menilai, selama ini upaya pencegahan korupsi masih bersifat administratif dan seremonial, belum menyentuh akar persoalan berupa budaya birokrasi yang permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan. "Pemerintah daerah tidak bisa hanya berlindung di balik angka, tetapi harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan praktik birokrasi yang berjalan," ujarnya, Senin 15 Desember 2025.

Lebih lanjut, Septian mendorong agar Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadikan hasil SPI KPK sebagai bahan koreksi serius, bukan sekadar laporan tahunan.

Ia meminta adanya langkah konkret, hingga penegakan sanksi tegas terhadap aparatur yang terbukti melanggar prinsip integritas. "SPI seharusnya menjadi alat ukur perbaikan, bukan sekadar formalitas. Jika pemerintah daerah tidak berani berbenah, maka publik yang akan terus dirugikan," ungkapnya.