Tangerang Selatan, IDN Times – Polres Tangerang Selatan membantah kabar yang menyebut Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Polres Tangsel, AKP Pardiman ditangkap Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam kasus dugaan peredaran narkotika.
Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo menegaskan, AKP Pardiman tidak terlibat dalam perkara tersebut. Menurutnya yang bersangkutan hadir di Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
Boy mengatakan, AKP Pardiman diperintahkan hadir ke Bareskrim Polri saat proses penangkapan seorang oknum anggota polisi berinisial DD.
“Kasatresnarkoba itu tidak terlibat. Yang bersangkutan kami perintahkan untuk menjadi saksi ke Bareskrim saat oknum berinisial DD ditangkap. Jadi AKP Pardiman itu tidak ditangkap dan tidak terlibat,” kata Boy kepada wartawan, Senin (27/7/2026) malam.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri hanya menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan dan peredaran 200 botol etomidate yang diduga disalahgunakan sebagai cairan rokok elektronik (vape).
Kedua tersangka tersebut adalah MR yang merupakan Kanit Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan dan DD, anggota Polda Aceh.
Menurut Budi, informasi yang menyebut AKP Pardiman beserta lima anggota lainnya ikut terlibat tidak benar.
Budi juga menjelaskan pemeriksaan terhadap AKP Pardiman oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya merupakan bagian dari evaluasi internal. Sebagai atasan langsung, AKP Pardiman dimintai keterangan terkait fungsi pengawasan terhadap anggotanya yang diduga terlibat perkara pidana.
“Kami meluruskan informasi bahwa Kasat Resnarkoba tersebut tidak terlibat dengan dua orang yang ditahan ataupun diproses oleh Dittipidnarkoba. Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut tanggung jawab sebagai seorang kasat,” ujar Budi.
Polres Tangerang Selatan menegaskan tetap mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan akan menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar hukum.