Tangerang Selatah, IDN Times - Berlarut-larutnya proses kasus dugaan pungli yang dilaporkan oleh Rumini, guru honorer sekolah dasar yang kemudian dipecat karena melaporkan kejadian itu, membuat publik bertanya-tanya.
Adanya bukti berupa kwitansi dan kesaksian para wali murid akan kebenaran ada pungutan untuk pembelian buku dan les komputer di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Pucung 02, tak juga membuat penegak hukum meningkatkan status kasus dugaan pungli ini.
Pengamat hukum dari Universitas Pamulang, Bachtiar menyebutkan, dugaan pungli dalam kasus Rumini adalah kriminal murni. Bachtiar juga menjelaskan, dalam kasus ini, aparat penegak hukum (APH) dapat langsung memproses kasus tersebut manakala menemukan adanya kejahatan pungli itu.
"Namun bisa juga diawali dengan adanya laporan dari masyarakat. Berdasarkan laporan tersebut, APH melakukan penyelidikan maupun penyidikan," kata Bachtiar kepada IDN Times, Senin (29/7).
Bachtiar menilai, dalam kasus Rumini, seharusnya aparat penegak hukum sudah menaikan tahapannya menjadi penyidikan, karena sudah mencukupi 2 alat bukti.
"Sudah mencukupi 2 alat bukti, aparat bisa menindaklanjuti dengan segera melakukan penyidikan," kata Bachtiar.
Dia melanjutkan, kasus semacam Rumini ini sudah sering terjadi. "Sering terjadi seperti ini, berusaha membongkar kebobrokan sekolah, malah dikriminalisasi," kata Bachtiar.
Bachtiar menerangkan, dalam kasus dugaan pungli yang diungkap Rumini, jika pungli tersebut dilakukan oleh penyelenggara negara maka perbuatan itu masuk dalam pidana korupsi.
"Tindakan pungli dapat dikenakan delik Pasal 368 KUHP apabila pungli tersebut disertai ancaman. Jika pungli dilakukan penyelenggara negara, maka dikenakan tindak pidana korupsi sehingga pemberi dan penerima pungli tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pelanggarannya," kata Bachtiar.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Muharam Wibisono ketika dikonfirmasi mengatakan, saat ini proses kasus Rumini masih dalam tahap penyelidikan.
Dia pun menyebut, pihaknya telah memanggil wakil kepala sekolah terkait dan komite sekolah. Dia mengatakan, kepala sekolah akan dipanggil dalam waktu dekat untuk dimintai keterangan.
"Belum ada (peningkatan kasus)," ungkap Muharam.