Fantastis, Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Pandeglang Rp41 Miliar
Pandeglang, IDN Times - Anggaran perjalanan dinas sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang dinilai fantastis, meski pandemik COVID-19 belum berakhir. Pada APBD 2021 Kabupaten Pandeglang anggaran perjalanan dinas wakil rakyat itu mencapai Rp41,15 miliar.
Anggaran perjalanan dinas anggota dewan itu naik Rp 2,51 miliar dari tahun lalu yang hanya mencapai Rp 38,6 miliar.
1. Hampir setengahnya anggaran perjalanan dinas di Pemkab Pandeglang
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pagu anggaran perjalanan dinas anggota DPRD itu hampir setengahnya dari total alokasi anggaran perjalanan dinas di OPD Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 89,98 miliar.
Saat dikonfirmasi hal tersebut, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemkab Pandeglang, Ramadani membenarkan alokasi anggaran tersebut. Namun dia mengatakan, anggaran itu akan mengalami refocusing sebesar delapan persen sesuai amanat Menteri Keuangan RI.
Diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang 2021 telah disahkan DPRD bersama Bupati sebesar Rp2,6 triliun pada Januari 2021 lalu.
"Untuk penanganan COVID-19 dan dukungan pelaksanaan vaksinasi,” kata Ramadani, Kamis (25/2/2021).
2. DPRD dinilai tidak memiliki sense of crisis
Terpisah, aktivis anti korupsi dari Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada menilai dengan besaran anggaran perjalanan dinas itu, membuktikan wakil rakyat di Kabupaten Pandeglang tidak memiliki sense of crisis.
Menurut dia, anggaran malah makin membengkak, dari tahun lalu--sebelum pandemik COVID-19.
"Tahun ini malah gila, mereka sengaja menambah anggarannya di tengah kesulitan masyarakat hingga mencapai Rp41,15 miliar," kata Direktur Eksekutif ALIPP tersebut.
3. Menyakiti rakyat di tengah fungsi kontrol DPRD mandul
Dia mengatakan, seharusnya Pemkab Pandeglang bisa lebih melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi belanja perjalanan dinas yang secara langsung tidak terlalu penting untuk masyarakat.
Ditambah, dia menuturkan, sejauh ini masyarakat hanya melihat fungsi DPRD Pandeglang hanya mengesahkan RAPBD dari eksekutif, sementara fungsi kontrol dan legislasi mandul.
"Di mana letak keprihatinan dan rasa empati mereka terhadap rakyat? Sedangkan kinerjanya tak ada perbaikan," katanya.
