Kuasa Hukum: Kades Kohod Dijebak Pihak Ketiga Soal SHGB Laut

Yunihar mengungkapkan, pihak ketiga tersebut mengaku dikuasakan warga untuk membuat sertifikat. Padahal, nyatanya warga pun tidak mengetahui perihal namanya dicatut oleh pihak ketiga tersebut.

"Mereka berinisial SP dan C. Mereka berdua itu adalah pengurus boleh dibilang yang dikuasakan seolah-olah warga menguasakan kepada pihak tersebut untuk melakukan proses pengurusan sertifikat bisa dibilang seperti itu," ungkapnya.

Kades Arsin, kata Yunihar, mengakui bahwa hal tersebut terjadi akibat ketidaktahuannya atas aturan dan birokrasi, serta produk hukum. Sehingga menyebabkan pihak ketiga menjebak dan memanfaatkan Kades Arsin untuk membuat SHGB dan SHM laut.

"Adapun yang hari ini terjadi kesalahan itu semata-mata disebabkan minimnya, kurangnya pengetahuan beliau terhadap produk perizinan, produk hukum. Kemudian tadi beliau menyampaikan permohonan maaf," ujar Yunihar.

Yunihar juga menuturkan, selain sertifikat hak tanah yang terbit pada periode Kades Arsin, terdapat pula yang terbit dalam periode Kades Kohod sebelumnya. Untuk itu, katanya, terdapat tanda tangan Arsin pada dokumen pengajuan sertifikat laut tersebut murni dari ketidaktahuan.

"Nah atas itulah beliau yakini dan beliau lakukan, walaupun beberapa produk itu sudah terbit di periode kepala desa sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Arsin ini sepanjang yang mereka ketahui menjalankan sebagaimana pelayanan publik di tingkat desa," tuturnya.