Laporan BPK: Ada Indikasi Perjalanan Dinas Fiktif di DPRD Pandeglang

Dalam laporannya, BPK menyebut, berdasar uji petik yang dilakukan terhadap kegiatan perjalanan dinas ke wilayah Jawa Barat dan Banten, terdapat 25 kegiatan perjalanan dinas yang terindikasi tidak dilaksanakan.

BPK merinci, tidak ada kunjungan kerja atas 13 kegiatan DPRD Pandeglang pada daftar hadir yang tertera. Adanya ketidaksesuaian pada daftar hadir dalam 12 kunjungan kerja.

Atas catatan ini, BPK menyampaikan, terdapat Rp374.900.000 realisasi belanja perjalanan dinas yang terindikasi tidak dilaksanakan oleh DPRD Pandeglang.

BPK juga mencatat, adanya bukti pertanggungjawaban biaya transportasi perjalanan dinas DPRD Pandeglang berupa struk pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan nilai Rp120.605.000.

Selain itu, terdapat catatan terkait biaya penginapan dengan nilai Rp22.884.000.

Atas catatan ini, BPK merekomendasikan beberapa hal, salah satunya Sekretariat DPRD Pandeglang memproses pemulihan kelebihan bayar Rp518.389.000 untuk disetorkan ke kas daerah.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi mengatakan, pihaknya sudah mulai menindaklanjuti catatan BPK tersebut.

"Sudah mulai ditindaklanjuti, rencana siang ini kami akan evaluasi progresnya sudah sejauh mana," kata Udi kepada IDN Times, Rabu (5/6/2024).

Saat ditanyai apakah kelebihan bayar tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah, Udi menyebut, pihaknya akan mengevaluasi persoalan ini. "Siang ini akan saya evaluasi melalui sekwan," ungkapnya.