Masalah PPDB Berulang, Gubernur Banten Usul Evaluasi Secara Nasional
Serang, IDN Times - Berbagai permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih berulang setiap tahun. Meskipun diklaim ada perbaikan setiap tahunnya, isu pungutan liar (pungli) hingga manipulasi data kartu keluarga masih ditemukan hingga tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengusulkan perlu adanya evaluasi menyeluruh secara nasional, sebab, kejadian itu bakan hanya muncul di Banten melainkan juga di berbagai daerah lain.
"Evaluasi nasional barangkali yang perlu dilakukan, karena otoritas yang jadi pedomannya adalah kementerian (Kemendikbud)," kata Al Muktabar, Selasa (25/7/2023).
1. Pemda hanya pelaksana teknis di lapangan
Mantan Sekda Banten mengatakan, pemerintah daerah (pemda) sejauh ini hanya pelaksana teknis di lapangan dari permendikbud PPDB mulai dari sistem afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orangtua dan prestasi.
"Kita pemda sudah semaksimal mungkin memberikan layanan tapi ada hal yang harus kita perbaiki ya tentu saja," katanya.
2. Kecurangan muncul karena daya tampung terbatas
Menurutnya, dugaan kecurangan terjadi lantaran banyaknya peminat masuk ke sekolah negeri khusunya pada tingkat SMA sederajat, namun daya tampung sekolah terbatas.
"Bukan kita aja, semua daerah juga sama," katanya.
3. Al Muktabar mengusulkan sistem hybrid di sekolah negeri
Sebetulnya, kata Al Muktabar, ia telah mengusulkan untuk digelar sistem hybrid yang mengkombinasikan antara pembelajaran daring dengan tatap muka agar bisa menampung sebanyak-banyaknya siswa.
"Tapi regulasi masih dipersiapkan sehingga kalau seperti itu akan menambah cakupan siswa yang diterima di negeri," katanya.
Kendati demikian, perlu kajian mendalam yang dilakukan untuk menerapkan sistem hybrid. Sebab, masih ada sekolah swasta yang harus diperhatikan, khawatir terjadi dampak buruk ke mereka. Tidak kebagian siswa dan bisa gulung tikar.
"Hambatannya ada sekolah swasta yang mungkin akan berefek dari itu seperti tidak dapat calon siswa)," katanya.
