Pemprov Banten Tutup 3 Tambang Ilegal di Cilegon

Penertiban dilakukan melalui inspeksi lapangan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dalam salah satu inspeksi mendadak (sidak), petugas menemukan aktivitas penambangan batu yang diduga tidak mengantongi izin resmi. Bahkan, kendaraan pengangkut material di lokasi tidak dapat menunjukkan surat jalan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menegaskan bahwa lokasi yang disidak tidak tercatat dalam peta wilayah izin pertambangan.

“Batunya yang sedang mereka tambang, berdasarkan peta kami, tidak ada izinnya di lokasi ini. Artinya, aktivitas tersebut ilegal,” kata Ari saat ditemui usai sidak, Senin (12/1/2026).

Ia mengungkapkan, penertiban tidak hanya dilakukan di satu titik. Satgas telah memetakan sejumlah lokasi yang menjadi sasaran penindakan, termasuk di wilayah Ciwandan dan sepanjang jalur JLS. Diketahui, sebelumnya Pemprov mengidentifikasi, ada 43 tambang ilegal di Banten.

“Rencananya ada tiga titik yang kami tangani sekarang, dua di Ciwandan dan satu di JLS. Bahkan di JLS sendiri ada empat titik yang sudah kami plotting,” katanya.

Menurut Ari, operasi penertiban tidak bersifat sementara. Satgas akan melakukan pengawasan berulang, termasuk menelusuri pihak yang memberikan izin, memastikan kesesuaian teknik penambangan, serta mengecek kelengkapan dokumen lingkungan seperti UKL-UPL.

“Operasi ini tidak berhenti di satu kali kunjungan. Kita akan bolak-balik. Aparat penegak hukum juga akan turun. Kita cek izinnya, teknik penambangannya, sampai kewajiban lingkungannya,” katanya.

Ari juga menyoroti aktivitas tambang yang beroperasi sangat dekat dengan permukiman warga. Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola sesuai kaidah pertambangan yang baik.

“Kami sudah plotting lokasinya. Yang jelas, kami punya janji kepada masyarakat untuk menutup tambang-tambang yang tidak berizin,” katanya.