Pemprov Banten Usul ASN Bekerja kembali di Kantor Selama 5 Hari

Saat ini Pemprov Banten masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menentukan kelanjutan kebijakan tersebut.

"Rencananya kita akan komunikasi dengan pusat. Ya kita inginnya supaya kembali lagi, enggak usah WFH. Tapi lagi dikomunikasikan dulu sama MenPAN dan yang lainnya," kata Ai, Senin (27/7/2026).

Menurut Ai, kebijakan WFH setiap Jumat bukan inisiatif Pemprov Banten, melainkan tindak lanjut arahan pemerintah pusat. Karena itu, keputusan untuk menghentikan ataupun memperpanjang skema kerja tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijakan KemenPAN-RB.

Ia menjelaskan, WFH awalnya diterapkan sebagai uji coba selama dua bulan, yakni April hingga Mei 2026 sebagai bagian upaya penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Setelah itu, kebijakan diperpanjang hingga Juli dan kini memasuki tahap evaluasi.

"Ini kan perintah bukan kepengin Pemprov. Kemarin dua bulan percobaan dari April sampai Mei, kemudian diperpanjang sampai Juli. Nah, Juli ini mau berakhir, apakah diperpanjang lagi atau memang tidak," ujarnya.

Ai menegaskan Pemprov Banten akan mengikuti keputusan yang ditetapkan pemerintah pusat terkait pola kerja ASN. Apabila pemerintah pusat menyetujui usulan tersebut, maka ASN di lingkungan Pemprov Banten akan menjalankan sistem kerja penuh dari kantor selama lima hari kerja.

"Kalau kita ikut arahan, karena semuanya dari pusat," katanya.